INILAH.COM, Jakarta Pemerintah menyusun RAPBN 2009 dengan penuh optimisme. Tapi, menurut pengamat, takarannya ketinggian. Kesannya, faktor risiko kurang diperhitungkan. Padahal, di sisi beban fiskal negara, ada risiko besar.
Hal itu diungkapkan ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Iman Sugema. Ia menilai, anggaran 2009 penuh risiko mengingat potensi ketidakpastian situasi di 2009 terbilang tinggi. Tak hanya terkait Pemilu, tapi juga ancaman perlambatan ekonomi dunia.
"Risiko paling berbahaya jika ekspor turun tajam akibat merosotnya ekonomi negara maju," kata Iman kepada INILAH.COM di Jakarta, Selasa (19/8) malam.
Menurut Iman, pemerintah terlalu ingin menunjukkan optimismenya dalam menyusun RAPBN 2009. Optimisme yang berlebihan itu menciptakan risiko di masa depan. Padahal, salah satu fungsi APBN adalah menyerap risiko.
Pemerintah, lanjut Iman, seharusnya menggunakan sistem automatic adjusment agar lebih mudah menyesuaikan APBN dan lebih aman bagi pemerintah sendiri.
"Artinya, jika pemerintah mengasumsikan keadaan lebih buruk, tapi kemudian yang terjadi adalah keadaan yang membaik, otomatis tidak perlu melakukan penyesuaian APBN kembali," jelas Iman.
Iman mencontohkan turunnya beban subsidi yang menurutnya justru akan membuat APBN lebih sustainable. Sebab, tidak ada kewajiban bagi pemerintah melakukan penyesuaian. "Penyesuaian hanya diperlukan jika keadaannya lebih buruk. Jika jadi lebih baik, semua pihak senang," ujarnya.
Terkait target harga minyak yang diasumsikan pemerintah US$ 100 per barel, Iman menilai, tidak ada satu pun yang bisa yakin berapa harga minyak ke depan. Karena itu, seharusnya pemerintah mematok harga minyak di kisaran US$ 120-130 per barel biar lebih aman bagi APBN 2009.
Jika pemerintah mengasumsikan harga minyak terlalu rendah, negara akan langsung kesulitan begitu harga minyak dunia naik. "Itu mengharuskan APBN direvisi lagi dan segala macam perubahan lainnya," kata Iman.
Yang juga harus diperhatikan, tahun depan adalah tahun politik. Para anggota DPR mungkin tidak punya cukup waktu luang untuk memikirkan berbagai hal menyangkut perubahan APBN. Iman berujar, "Itu jelas harus diantisipasi."
Hal senada diungkapkan ekonom Danareksa Research Institute Purbaya Yudhi Sadewa. Menurutnya, langkah pemerintah menetapkan asumsi harga minyak dunia US$ 100 per barel berisiko besar karena patokan harganya terlalu rendah. "Bisa jadi bumerang jika harga minyak naik. Subsidi bakal melonjak," ujarnya.
Risiko juga datang dari proyek-proyek infrastruktur yang dijamin pemerintah. Dalam nota keuangan RAPBN 2009, fiskal negara bakal terbebani jaminan atas proyek pembangkit listrik 10.000 megawatt, jalan tol trans-Jawa, tol lingkar luar Jakarta II, dan jaminan proyek monorel.
Untuk proyek listrik, misalnya, tahun depan pemerintah harus mengalokasikan anggaran Rp 1 triliun sebagai pembayaran bunga pinjaman PLN jika perusahaan setrum negara itu tak mampu membayar.
Ketua Komite Tetap Fiskal dan Moneter Kadin Indonesia Bambang Soesatyo mengatakan, pemerintah boleh saja mematok target tinggi dari implementasi RAPBN 2009. Tapi, katanya, pemerintah harus tetap realistis dengan kondisi kesiapan negara dalam melayani proyek-proyek investasi.
Yang perlu dicatat, pemerintah sedang digelayuti dua persoalan serius yang bisa memperlemah kemampuan meralisasikan semua target RAPBN 2009, yakni defisit daya listrik dan lambannya penyerapan anggaran.
Meski target konsumsi dipatok 24,3%, menurut Bambang, jika belanja kementerian/lembaga di semester I 2009 sangat rendah, tidak akan berdampak pada pertumbuhan sektor riil.
"Akibat dua masalah itu, target investasi pemerintah 17,2% juga jadi tidak mudah diwujudkan," tambah Bambang.
Sekadar pembanding, Bambang menyebutkan, banyak proyek dalam APBN-P 2008 yang tidak bisa direalisasikan karena pemerintah hingga pekan ini tidak membuat kebijakan final atas eskalasi harga proyek. [E1/I3]
