INILAH.COM, Jakarta - Mencermati perkembangan pembahasan agenda kerja panitia angket BBM, ketua FPKS Mahfudz Siddiq mengungkapkan kekhawatirannya. Menurutnya jika panitia angket terjebak pada agenda pinggiran yang tidak strategis, maka kinerja menjadi tidak efektif dan bertele-tele.

"Kalau hanya undang pakar ini, pakar itu, untuk diskusi saja tidak akan efektif dan sekarang sudah waktunya kampanye. Saya takut kerja tim angket tidak fokus dan bertele-tele. Kalau mau cepat selesai segera panggil BPK, panggil pemerintah yang terkait kenaikan kebijakan BBM dan panggil juga menteri ESDM untuk klarifikasi," kata Mahfudz kepada INILAH.COM, di Jakarta, Kamis (21/8).

Mahfudz menambahkan, saat ini banyak anggota DPR mulai sibuk dengan urusan pemilu yang berimplikasi rekomendasi yang dihasilkan tidak fokus terhadap agenda kerja panitia angket BBM dan dipastikan tidak akan menyelesaikan masalah.

FPKS meminta, BPK harus bisa mengaudit persoalan kebijakan pengelolaan sektor migas mulai dari hulu sampai hilir dengan tuntas. Jika hal itu dilakuakn maka peta kebobrokan pengelolaan energi nasional bisa terungkap.

Selanjutnya panitia angket bisa mengundang menteri ESDM di era 3 pemerintahan (Purnomo Yusgiantoro) untuk memberikan penjelasan kenapa tingkat lifting dan produksi minyak dalam negeri terus menurun. Yang tentunya berdampak kepada penerimaan negara.

"Kalau kedua hal tersebut dilaksanakan dengan baik nanti hanya tinggal finalisasi memanggil mantan presiden Megawati dan SBY untuk mengkonfirmasi kebijakan-kebijakan pemerintahan mereka di bidang migas," cetusnya.

Dia meyakini jika panitia angket bisa melaksanakan tiga hal pokok tersebut, kinerja efektif dan hasil maksimal panitia angket akan terwujud. "Gak usah lama-lama, sebulan efektif saja sudah cukup," pungkas Mahfudz.[L6]