Data Berbeda Bikin Rugi

INILAH.COM, Jakarta Perbedaan data ekspor terjadi hampir saban tahun. Badan Pusat Statistik (BPS) mensinyalir data ekspor dalam negeri dan negara tujuan ekspor selisih US$ 60 juta. Jelas, itu berpotensi merugikan negara. Ada apa?
Direktur Statistik Distribusi BPS Agus Suherman mengakui negara-negara tujuan ekspor mempertanyakan perbedaan data ekspor dalam negeri itu. Irosnisnya lagi, selisih data ekspor itu pun terbilang besar.
"Kami belum tahu apa penyebab mendasar perbedaan itu. Mungkin terkait ekspor ilegal. Ya, mungkin saja. Kami sendiri hanya mencatat ekspor yang ada surat resminya," kata Agus di Jakarta, Sabtu (23/8).
Beberapa negara sempat mempertanyakan perbedaan data itu. Sebutlah Maroko, Rusia , dan Australia. Mereka mengklarifikasi besaran barang yang diimpornya berbeda dengan data ekspor yang diungkapkan Indonesia.
Hampir setiap tahun terjadi perbedaan angka, baik antara data BPS dan negara penerima alias importir produk Indonesia maupun dengan intansi lain. Perbedaan ini jelas memunculkan beragam dugaan, mulai manipulasi dokumen, praktik ekspor-impor ilegal, hingga pencucian barang di negara-negara transit.
Pada 2004, misalnya, nilai ekspor nonmigas China ke Indonesia berdasarkan data Bea-Cukai (BC) China tercatat US$ 5,41 miliar. Sementara nilai impor nonmigas Indonesia dari China dalam cost insurance and freight yang dikeluarkan BPS tercatat US$ 3,40 miliar. Data itu menunjukkan, ekspor China ke Indonesia lebih besar US$ 2 miliar.
Pada 2006, sempat keluar data ekspor nonmigas Indonesia ke China per Mei yang berbeda. BPS mencatat nilai ekspor US$ 415 juta, sedangkan BI waktu itu menyebutkan US$ 557 juta. Impor pada bulan yang sama dari China, menurut BPS, US$ 439,5 juta dan BI US$ 449,5 juta.
Perbedaan data yang sering muncul ini bisa mengindikasikan perbedaan metode pencatatan atau ada praktik ekspor impor ilegal atau manipulasi dokumen. Perbedaan data ini juga bisa mengindikasikan terjadinya pencucian barang di negara transit. Ini jelas berisiko tinggi. Sebab, Indonesia bisa dikenai embargo oleh pemerintah negara tujuan ekspor.
Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Benny Soetrisno pernah mengungkapkan sinyal kemungkinan terjadinya praktik manipulasi dokumen dalam ekspor dan impor.
Benny mempertanyakan institusi mana yang bisa dipercaya mencatat dan mempublikasikan data impor barang yang masuk ke kawasan atau gudang berikat kepada publik, termasuk ke departemen teknis.
Pencatatan data ekspor dan impor yang lebih valid juga sangat penting bagi pelaku usaha maupun departemen teknis. Jika data tak valid, bagaimana pelaku usaha bisa menganalisis kondisi pasar?
Data ekspor harus valid karena implikasinya bermacam-macam, terutama untuk membuat asumsi pertumbuhan ekonomi. Misalnya, terkait nilai tukar, perolehan bea masuk, perolehan pajak, dan kondisi industri di dalam negeri. [I3]