PKS: Koalisi Pilpres Terlalu Sempit

INILAH.COM, Jakarta - Koalisi partai untuk Pilpres 2009 dipandang Ketua Fraksi FPKS Mahfudz Siddiq sebagai wacana sempit. Menurutnya, masih ada yang terpenting. Apa itu?

Menurut Mahfudz, PKS belum terpaku pada capres dan cawapres. Saat ini yang terpenting, kata Mahfudz, adalah agenda-agenda strategis bangsa ke depan. Dan sikap PKS jelas, koalisi Pilpres setelah Pemilu legislatif 2009.

"Memang 2009 tidak akan ada satu parpol pun yang akan jadi mayoritas walaupun mayoritas sederhana. Partai yang bisa dapat 30 persen itu sangat luar biasa. Sehingga kalau kita mengacu pada agenda pembangunan maka ada potensi membangun koalisi yang lebih permanen apapun istilahnya. Tapi jangan hanya sebatas koalisi pilpres saja karena ruangnya terlalu sempit," kata Mahfudz.

Hal itu dikatakan dia saat diskusi bertema Koalisi Permanen Menjelang 2009 di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (29/8).

Mahfudz menjelaskan, saat ini bukan saatnya membicarakan koalisi yang bertujuan menuju pilpres ataupun cawapres. Sebab jika berbicara koalisi capres, setiap partai sudah mempunyai calon sendiri. Dan dijamin kesepakatan tidak akan terjadi sampai kapanpun.

Oleh karena itu, dia mengungkapkan upaya strategis koalisi lebih efektif bila menemukan kesepakatan untuk rencana yang lebih strategis semisal agenda bersama dalam penguatan di lembaga legislatif dan dukungan rakyat.

"Bagaimana mau koalisi kalau masing-masing punya calon sendiri? jadi kalau mau ya tinggalkan dulu kalau tidak sampai kiamat juga tidak bakal terwujud. Jadi yang efektif itu bagaimana upaya lebih strategis ini harus jelas dasarnya," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Mahfudz juga menegaskan jika sikap PKS akan menentukan koalisi capres maupun cawapres setelah hasil pemilu legislatif diketahui. Berdasarkan itu, dia mengungkapkan peta kekuatan suatu partai dapat terlihat.

"PKS akan bicarakan koalisi pilpres setelah Pemilu legislatif 2009, ibarat kalau kita mau jalan sama-sama petanya sudah jelas duluan," tuturnya.

Menanggapi adanya rencana revisi UU No 10 tahun 2008 pasal 214 oleh sebagian partai yang dulunya menentang dan sekarang mendukung, Mahfudz menyatakan ini merupakan tindakan inkonsistensi partai dalam mengawal jalannya pemilu 2009.[L8]