INILAH.COM, Jakarta - Komnas HAM menyampaikan laporan dan rekomendasi terkait kasus pelanggaran HAM dalam aksi demontrasi di Unas kepada Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

"Tebal laporan 117 halaman terdiri dari Pendahuluan, Dasar Hukum, Hasil Temuan, dan Rekomendasi," kata Nurkholish kepala Sub Komunikasi Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM di Gedung Kompolnas, Mabes Polri, Jakarta, Jumat (29/8).

Hadir dalam acara penyerahan dokumen itu anggota Komnas HAM Joseph Ade Prasetyo dan anggota Kompolnas Adnan Pandupraja dan Laode Husein.

Menurut Nurkholish, selain kepada Kompolnas, rekomendasi itu ditujukan kepada Presiden, Kapolri. Kepada presiden pihaknya meminta agar reformasi kepolisian terutama reformasi kultural harus dilakukan mengingat penanganan demontrasi masih menggunakan kekerasan.

"Selain reformasi kepolisian, kita juga meminta presiden untuk membuat laboratorium forensik yang independen dan netral dibawah naungan universitas," imbuhnya.

Sementara kepada Polri, rekomendasi itu meminta agar Polri harus menindak setiap anggotanya yang terbukti melakukan pelanggaran HAM dan diadili di pengadilan umum. Selain itu Polri diminta untuk menjelaskan kepada publik tentang temuan granat, ganja dan peluru karet di kampus Unas secara terbuka.

Terakhir kepada Kompolnas untuk menindaklanjuti temuan Komnas HAM dengan melakukan penindakan internal. Selanjutnya memastikan adanya penghukuman bagi anggota Polri yang terbukti bersalah.

Anggota Kompolnas Adnan Pandupraja mengatakan pihaknya sudah melayangkan surat kepada Profesi Pengamanan (Propam). Namun, sampai sekarang belum ada respon. "Ini merupakan kerjasama awal dengan Komnas HAM, kami akan menindaklanjuti setiap temuan yang telah dilakukannya. Kami juga akan meminta ahli seperti dokter untuk membantu menyelesaikan kasus ini hingga tuntas," jelasnya.[L6]