INILAH.COM, Jakarta Rencana koalisi Partai Golkar dan PDIP menyedot perhatian publik. Rencana itu kembali mencuat dalam forum silaturahmi Dewan Penasehat Partai Golkar, awal pekan ini. Bagaimana mengukur peluang terwujudnya koalisi itu?
Dalam pandangan anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI, Hajriyanto Y Thohari, gagasan koalisi PDIP-Partai Golkar adalah dalam konteks koalisi Pilpres. "PDIP relatif pasti, yang diusung menjadi capres adalah Megawati Soekarnoputeri. Sedangkan di Partai Golkar, harus ada analisis lebih jauh lagi," akunya dalam diskusi Perspektif Indonesia di DPD RI, Jumat (29/8).
Menurut pandangan Hajriyanto, dirinya belum melihat eksistensi aspirasi kepresidenan dalam diri Ketua Umum Partai Golkar, Jusuf Kalla. "Saat Munas di Bali, JK hanya berkeinginan untuk mengamankan pemerintahan SBY selama lima tahun hingga 2009," tegasnya.
Dalam konteks inilah, wajar jika sikap kegamangan politik Kalla termanifestasikan dalam langkah politik Partai Golkar. Kondisi ini pula, dalam pandangan Hajriyanto, mempengaruhi suasana di dalam Golkar.
"Maka muncullah manuver oleh pihak lain, termasuk manuver dewan penasehat yang memiliki aspirasi kepresidenan, dengan menggelar beragam manuver dari Palembang, Medan, dan Ancol," jelasnya. Padahal, imbuh aktivis Muhammadiyah ini, langkah dewan penasehat tidak lazim karena program operasional sepenuhnya oleh DPP.
Dalam pandangan Hajri, terdapat beragam kemungkinan sikap politik Partai Golkar yang merujuk pada perolehan suara Pemilu 2009. "Jika Golkar kalah dalam Pemilu, maka duet SBY-JK kali kedua akan berpeluang, meskipun ada resonansi dan reperkusi di internal," paparnya.
Namun, imbuh Hajriyanto, jika Partai Golkar menang dalam pemilu legislatif, akan ada dilema bagi diri JK. "Sulit bagi JK jika Golkar menang dan akan mengalami. Akan muncul dilema politik yang serius," tambahnya.
Berkaitan dengan wacana koalisi Partai Golkar dan PDIP, dalam pandangan Hajriyanto, sulit untuk menyederhanakan pandangan di internal Partai Golkar. "Pandangan aktivis Partai Golkar sangat majemuk, sangat sulit melakukan simplifikasi atas kondisi ini," terangnya.
Menurut dia, sebagaimana keputusan Rapimnas November tahun lalu, Partai Golkar sepakat bahwa penentuan capres/cawapres dilakukan pasca pemilu legislatif. "Saya yakin akan dilakukan secara simultan," tegasnya.
Sementara menurut Ketua DPP PDIP, Maruarar Sirait, gagasan koalisi memang harus dijabarkan dengan isu-isu besar dan disosialisasikan ke internal maupun eksternal partai. "Makanya, penjajakan koalisi saat ini jauh lebih elegan dengan mengedepankan agenda rakyat," ujarnya.
Menurut dia, jika dilakukan pasca pemilu legislatif, cukup sulit terwujud koalisi yang betul-betul mengedepankan kepentingan rakyat. "Pemilu legislatif bulan April, dua bulan berikutnya yaitu Juni pilpres sudah berlangsung. Ini sangat mepet," urainya.
Ia juga tidak menampik jika yang dilakukan Taufik Kiemas adalah bagian dari manuver politik. Terlebih, jika mengajak koalisi dengan partai lain di mana PDIP telah mempunyai capres yaitu Megawati Soekarnoputeri. "Apa yang kita lakukan dengan ukuran yang jelas, dengan menempatkan Ibu Mega sebagai capres terpopuler. Ditambah ada 14 provinsi yang dipimpin oleh kader PDIP," jelasnya. Dengan modal politik tersebut, maka penjajakan koalisi saat ini sangat efektif.
Sementara dalam pandangan pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsudin Haris, koalisi antar partai politik dibutuhkan dalam kombinasi sistem presidensiil dan multipartai. Meski, kata Sayamsudin, sebenarnya koalisi muncul dalam sistem parlementer. "Koalisi untuk menguatkan pemerintahan di tengah multipartai saat ini," tandasnya.
Ia menilai, ide koalisi yang ada saat ini belum ada gagasan yang besar. Dengan demikian, akan muncul koalisi yang kolusi dan konspiratif. "Koalisi harus dibangun secara platform bersama agar tidak membodohi masyarakat kita. Meski bersifat elitis, jangan sampai meninggalkan kepentingan rakyat," tandasnya.
Apapun manuver elit politik menjelang Pemilu 2009 ini harus tetap dalam bingkai tujuan mensejahterakan rakyat. Termasuk gagasan koalisi yang mulai ramai, juga harus berpijak pada kepentingan pembentukan pemerintahan kuat dan efektif, bukan hanya representasi kepentingan elit semata. [Bersambung/I4]