Koalisi PKS, dengan Siapa?

INILAH.COM, Jakarta Koalisi Islamis-nasionalis digagas Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Tujuannya, tentu menciptakan pemerintah kuat dan membangun bangsa. Dengan siapa PKS akan mewujudkan keinginannya? Dengan siapapun, PKS berada di atas angin.
Keinginan Presiden PKS, Tifatul Sembiring, untuk membangun koalisi Islamis-nasionalis, adalah sebuah isyarat. Pertanda bahwa sejatinya, kedua aliran tersebut, saling membutuhkan dan melengkapi dalam membangun Indonesia ke depan.
Maka, yang diperlukan adalah mutual trust dari kubu Islamis maupun nasionalis. Sehingga koalisi bisa terbentuk dengan tujuan utama membangun kembali Indonesia yang adil, kuat, sejahtera, dan beradab. Jangan sampai ada satu kubu yang menelikung dari belakang.
Para pengamat politik mengatakan, PKS harus membuka opsi-opsi terhadap partai besar. Dengan modal mesin partai yang kuat, PKS dapat melirik Partai Golkar, Partai Demokrat dan PDIP untuk mewujudkan keinginan membentuk koalisi Islam-nasionalis. "PKS mulai sekarang harus membangun komunikasi politik. PKS harus melakukan testing voters untuk pencitraan," kata Bima Arya Sugiarto, pengamat politik dari Universitas Paramadina.
Dari pengalaman 10 tahun ini, jelas dukungan politik yang kuat dari DPR terhadap kebijakan pemerintah (presiden terpilih) sangatlah diperlukan. Sehingga koalisi Islamis-Nasionalis bisa saja dibangun. Koalisi PKS-PDIP, misalnya, atau PKS, Partai Golkar dan Partai Demokrat.
Dukungan politik yang kuat memberikan pesan kepada birokrasi bahwa pemerintah secara politik harus kuat. Hanya dengan begitulah birokrasi dapat lebih digerakkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Begitupun, pesan kuat ini akan terasa di tingkat daerah dan masyarakat luas dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah.
Tentu saja mendapatkan dukungan politik yang kuat dari DPR sangatlah sulit dalam masa demokrasi terbuka ini. Membentuk koalisi juga tidaklah mudah. Namun, pesannya jelas, dukungan politik sangatlah penting bagi efektivitas kebijakan ekonomi.
Apakah koalisi PKS, Golkar dan PD atau PKS-PDIP mungkin terjadi? Mungkin saja, apalagi jika ditambah dengan partai lainnya. Penentuan calon presiden dari koalisi ini dapat dilakukan secara akal sehat atau yang umum dilakukan, yaitu partai pemenanglah yang berhak mendapatkan jatah capres.
Permasalahannya adalah sistem politik Indonesia adalah campuran antara parlementer dan presidensial. Koalisi partai, sekalipun mayoritas dalam jumlah kursi di DPR, belum tentu capres yang diajukan akan dipilih dalam pemilihan langsung. Namun, ini menjadi pembelajaran penting karena pemilih juga akan semakin terdidik akan pentingnya dukungan politik yang kuat bagi pembangunan ekonomi.
Pengamat ekonomi-politik CIDES, Umar Juoro menyatakan, jika para pemilih memilih presiden tanpa dukungan kuat politik di DPR, sekalipun dipilih langsung, akan sulit menjalankan kebijakan yang efektif. "Demikian pula pesan kuat juga diberikan pemilih kepada parpol dan koalisi yang dibentuknya. Jika pemilih tidak memilih presiden yang diajukannya, kemungkinan adalah bukan saja capres itu tidak populer, tetapi juga koalisi tersebut tidak efektif atau tidak dihargai tinggi oleh pemilih," tuturnya.
PKS perlu mencermati perkembangan situasi politik ke depan agar tak keliru dalam menjatuhkan pilihan. Di sini perlu pertimbangan matang dan bijak. [I4]