PKS, Antikorupsi Bukan Hanya Janji

INILAH.COM, Jakarta Sekitar 500 calon anggota legislatif PKS disumpah setia. Mereka wajib berjanji tak terlibat korupsi. Seriuskah PKS bersikap antikorupsi? Ataukah ini hanyalah politik basa-basi? Semua harus dibuktikan di lapangan!
Partai Keadilan Sejahtera (PKS), pastilah pada pemahaman yang sama, korupsi politik merupakan ancaman utama bagi mereka. Korupsi, dengan mudah, bisa menodai partai Islam ini jika tak ada ketegasan dan konsistensi.
Faktanya, selama ini, tak semua anggota PKS terbebas dari korupsi. Publik tentu masih ingat kasus Andi Rahmat, anggora DPR dari PKS yang diisukan ikut menerima gratifikasi dari Bank Indonesia.
Andi telah menjadi nila di belanga PKS. Andi ikut menikmati gratifikasi saat pembahasan UU Mata Uang. Ironisnya, nama Andi masih tetap terdaftar sebagai caleg PKS. Padahal, media massa sudah mengendus kasus Andi ini. Dan, tak ada pula bantahan dari mantan Ketua Umum KAMMI ini.
Apapun, spirit PKS untuk bersikap bersih, peduli, dan profesional telah dicederai kasus Andi. Pasalnya, Andi dikabarkan termasuk dalam rombongan beberapa anggota DPR yang ikut studi banding ke New York dan London yang dibiayai Bank Indonesia (BI), sebagai 'upah' (gratifikasi) dari berakhirnya pembahasan UU Mata Uang.
Kasus mantan Ketua KAMMI itu, tak pelak, membuat jejak rekam anggota Komisi XI PKS itu tercoreng. Lebih besar lagi, tindakannya itu ikut pula mencoreng partainya.
Orang, kini bisa saja meragukan komitmen PKS untuk tetap bersih, peduli dan profesional. Terbukti Andi Rahmat sudah 'menikmati' upah gratifikasi yang kini diributkan masyarakat. Tapi, mengapa PKS bersikap easy going dan cuek soal ini? Denny Indrayana, dosen FH-UGM, pernah menyatakan dirinya melihat partai-partai politik, termasuk PKS yang dikenal Islamis, menghadapi bahaya dari intrusi politik uang yang berkelit kelindan. Kelit kelindan uang itu, menurut Denny yang kini jadi staf khusus Presiden SBY, telah menjamah partai-partai lainnya secara lebih masif.
Seharusnya dugaan korupsi politik di mana pun, termasuk di PKS, diproses hingga tuntas tanpa intervensi dan negosiasi politik setitik nila pun. Namun, tidaklah mudah memproses dugaan korupsi di lingkaran parlemen, partai politik, birokrasi dan istana sendiri.
Semua yang mempunyai kekuasaan nomor satu di eksekutif, legislatif, dan yudikatif, seakan mempunyai tiket untouchable. Senyatanya, bargaining politik sudah mengkontaminasi upaya pemberantasan korupsi.
Dalam hal ini, PKS terkesan masih inkonsistensi. Harus dipertanyakan, apa makna dan arti ratusan caleg PKS yang berbondong-bondong ke Jakarta untuk untuk mengucapkan sumpah setia antikorupsi?
Padahal, setiap caleg PKS, kata Ketua Majelis Syura PKS, KH Hilmi Aminuddin, harus menghindari pendapatan yang haram maupun syubhat (tidak jelas). Tidak boleh melakukan korupsi dan hal yang merugikan rakyat serta selalu biasa hidup sederhana.
"Janji ini adalah janji di mata Allah, bukan hanya di mata manusia," ujar Hilmi di hadapan ratusan caleg PKS.
Jika benar PKS adalah partai dakwah yang dijalankan secara kolektif, bukan untuk ambisi pribadi, maka kampanye antikorupsi harus dengan bukti bukan janji. Namun dalam soal korupsi, nampak sekali PKS masih menghadapi dilema: antara keinginan membasmi korupsi dan kebutuhan akan dana politik skala tinggi.
Karena itu, bisa jadi, kasus Andi Rahmat yang disebut-sebut sebagai mesin uang PKS, menjadi satu titik noda dalam sumpah antikorupsi kali ini. [I4]