INILAH.COM, Jakarta - Banyak pihak berharap masuknya Plt Menko Perekonomian Sri Mulyani ke dalam Tim Reformasi IMF memiliki dampak terhadap kebijakan ekonomi Indonesia nantinya.

Ketika hal itu ditanyakan kepada ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) Sri Adiningsih, ia tak sependapat.

"Nggak ada. Wong itu masalahnya bukan masalah kebijakan ekonomi IMF secara langsung. Toh kita juga sudah tidak di dalam program IMF. Sehingga, itu nggak akan langsung mempengaruhi, tapi tentu saja pengaruhnya secara global ada," kata Sri Adiningsih kepada INILAH.COM, Jumat, terkait dengan direkrutnya Sri Mulyani ke dalam Tim Reformasi IMF.

Reformasi IMF, menurut Sri Adiningsih, bukan hanya masalah voting power, tapi termasuk juga apakah fungsi IMF selama ini masih diperlukan atau harus direformasi.

"Voting power hanya salah satu isu dari IMF," katanya.

Saat ditanyakan lagi apakah ini berarti IMF akan menyeret Indonesia untuk masuk kembali ke lembaga itu dengan lilitan utang baru, sekali lagi Sri Adingsih tak sependapat.

"Ya nggak dong. Justru nggak, kalau kita ikut dalam reformasi IMF, maka berarti Indonesia ikut membenahi IMF. IMF itu sebagai lembaga yang dimiliki oleh anggota-anggotanya. Kalau Indonesia ikut melakukan perubahan di IMF, maka kita sebagai salah satu anggotanya, kepentingan kita dan juga negara-negara sedang berkembang lainnya perannya bisa lebih besar dan lebih penting lagi," ujarnya menjelaskan.

Ia juga menyatakan bahwa negara yang paling banyak memerlukan IMF biasanya adalah negara yang sedang berkembang bukan negara maju.

Sementara terkait dengan voting power, Sri Adiningsih ditanyakan apa sebenarnya yang harus disuarakan Indonesia. Menanggapi hal itu, Sri Adiningsih mengatakan bahwa voting power lebih diperlukan untuk menyuarakan nasib negara-negara berkembang.

"Ya saya kira Indonesia posisinya kecil, tapi kita bicara negara yang sedang berkembang yang banyak memerlukan dukungan dari IMF. Ya selama ini kan yang datang ke IMF dan minta tolong negara yang sedang berkembang ketimbang negara maju," ulasnya.

Sehingga, tentu saja voting power itu untuk merefleksikan bukan saja dari kepemilikan saham, tapi juga negara-negara yang pernah menjadi pasien IMF, ataupun yang kira-kira akan banyak memerlukan uluran tangan IMF. "Hal-hal inilah yang akan menjadi pertimbangan tersendiri."


"Artinya kan, seperti halnya kalau kita di koperasi. Itu kan kalau kita membeli lebih banyak di koperasi, maka keuntungan pembagiannya lebih besar. Aktivitas share-nya lebih besar. Maksudnya, kalau yang banyak memanfaatkan IMF juga diberi voting power atau kemampuan yang lebih tinggi," katanya.[L2]