Apa di Balik Masuknya Sri ke IMF?

INILAH.COM, Jakarta - Banyak negara di dunia, terutama negara-negara berkembang, berharap Dana Moneter Internasional (IMF) melakukan reformasi agar segala kebijakannya tidak hanya merugikan negara dunia ketiga dan lebih menguntungkan negara maju yang menjadi pemegang saham terbesar di lembaga keuangan global itu.


Sekarang muncul harapan IMF akan berubah setelah lembaga itu membentuk tim reformasi internal yang juga melibatkan Plt Menko Perekonomian Sri Mulyani dan sejumlah mantan petinggi IMF.

Ketika ditanyakan kemungkinan adanya harapan kebijakan IMF berubah dengan masuknya Sri Mulyani menjadi anggota komite reformasi internal IMF, pengamat ekonomi Revrisond Baswir merasa tidak yakin lembaga keuangan global itu berubah selama Amerika Serikat masih memiliki pengaruh besar di sana.

"Ya, saya kira sebenarnya hampir sulit untuk berbicara mengenai reformasi IMF.

Pasalnya yang menjadi persoalan sebenarnya adalah bukan hal-hal yang sifatnya teknis atau kelembagaan, tapi sampai pada hal-hal yang mendasar seperti persoalan voting power di dalam lembaga IMF itu sendiri," kata ekonom Universitas Gadjah Mada itu kepada INILAH.COM, Jumat (5/9).

Kalau Amerika Serikat tetap merupakan satu-satunya negara yang punya hak veto, katanya, hampir tak ada reformasi yang bisa dilakukan.

Lantas, ketika ditanya mengenai seberapa besar peran Sri Mulyani di IMF, Revrisond mengatakan bahwa dalam hal reformasi ini bukan masalah personalnya tapi tergantung pada lembaga IMF itu sendiri.

"Persoalannya bukan perkara Sri Mulyani atau siapa, persoalannya apakah IMF perlu direformasi atau perlu diapakan. Kan gitu masalahnya. Tapi, selama hak suara di IMF itu masih seperti sekarang dan hak veto tetap ada di tangan Amerika Serikat, jadi hampir nggak mungkin untuk dilakukan reformasi," ujarnya.

Ia mengatakan yang perlu dilakukan saat ini adalah sejauh mana perubahan-perubahan di IMF bisa mengurangi dominasi Amerika Serikat. Jadi, reformasi apapun jika dominasi Amerika Serikat dipertahankan, akan sia-sia.

Dan ketika ditanya apakah ini juga berarti IMF akan menyeret kembali Indonesia untuk berutang, Revrisond menjelaskan bahwa Indonesia sebenarnya belum benar-benar keluar dari IMF.

Indonesia masih terus menjadi anggota IMF. Meski utang ke IMF sudah dibayar, ujarnya, tapi utang ke Bank Dunia, utang ke IDB, dan utang ke CGI, itu semua merupakan keluarga besar IMF.

Lalu ketika didesak apakah dirinya pesimistis terhadap upaya reformasi IMF sekarang ini, Revrisond dengan tegas menjawab bahwa ia memang tak yakin reformasi bisa dilakukan pada IMF.

"Saya sendiri melihat itu, ditunjuknya Sri Mulyani sebagai anggota Komite Reformasi Internal IMF sebagai dukungan IMF kepada Sri Mulyani. Jadi bukan pada reformasi IMF-nya. Lebih merupakan dukungan IMF kepada Sri Mulyani bahwa dia mendapat kepercayaan dari lembaga internasional sehingga layak dipertahankan," tegasnya.

Lebih lanjut ia berpendapat bahwa penunjukan Sri Mulyani itu lebih merupakan dukungan kepada Menkeu agar dipertahankan dan dapat mewakili Indonesia di IMF.



Artinya, Sri Mulyani mendapat kepercayaan dari lembaga internasional, Sehingga dia merupakan menteri keuangan yang bermutu yang layak dipertahankan. Ya kira-kira begitu arahnya. Jadi bukan Sri Mulyani yang membantu reformasi IMF, tapi IMF yang mendukung Sri Mulyani, tandasnya lagi.



"Kita sudah paham bahwa ini merupakan dukungan dari IMF kepada Sri Mulyani. Tentunya yang akan bekerja di sana bukan Sri Mulyani langsung. Yang bekerja merupakan tim dari IMF sendiri yang dibentuk. Dan yang namanya tim inti paling dia ikut rapat setahun sekali atau dua tahun sekali. Jadi jangan dibayangkan dia akan bekerja. Jadi itu nggak ada, karena bukan itu yang mau dilakukan," katanya.



Lantas apa yang bisa diharapkan oleh Indonesia melalui Sri Mulyani kepada IMF
terkait voting power? Mengenai hal itu, Revrisond kembali pesimistis itu akan dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh Indonesia.

Menurut dia, Indonesia hanya memiliki voting power 0,3%, bandingkan dengan Amerika Serikat yang 87%.

Untuk itu, bentuk ideal IMF diharapkan Indonesia adalah IMF yang tidak didominasi oleh Amerika Serikat atau negara-negara OECD.

Revrisond menampik jika hal ini sebagai pertanda bahwa Indonesia tidak membutuhkan IMF lagi.

"Bukan Indonesia tidak membutuhkan lagi IMF. Tapi IMF itu sebagai lembaga keuangan internasional seharusnya tidak seperti yang sekarang ini, yang menjadi alat negara- negara industri maju untuk menjajah negara lain. Jadi, memang seharusnya Indonesia anti IMF, bukan butuh," ujarnya.


Kalau IMF-nya itu IMF penjajah, tuturnya, Indonesia harus melawan. Tapi, lembaga keuangan internasional tetap dibutuhkan tapi dengan pola dan bentuk yang lain, tidak seperti IMF yang sekarang.[L2]