Kapolri Baru Bisa Terjebak Politik!

INILAH.COM, Jakarta Munculnya nama tunggal Bambang Hendarso Danuri (BHD) di bursa calon Kepala Kepolisian RI mendapat tanggapan beragam dari berbagai kalangan. Sederet kekhawatiran bahkan dilontarkan oleh sejumlah pengamat.
Pengamat kepolisian dari Universitas Indonesia (UI) Bambang Widodo Umar berpendapat karena struktur kepolisian di bawah presiden dan proses rekrutmen Kapolri melalui uji kelayakan dan kepatutan di DPR, maka tidak menutup peluang institusi Polri terseret ke praktik politik praktis.
"Karena struktur kepolisian seperti saat ini, maka tidak menutup kemungkinan terseret ke wilayah politik," tandas Bambang saat ditemui di gedung DPR, Selasa (16/9). Apa maksud Bambang, berikut ini wawancara lengkapnya:
Apa yang dimaksud dengan peran level kedua di jajaran Polri yang bisa mempengaruhi kebijakan Kapolri baru?
Ini nanti bisa memperlemah policy lama Pak Sutanto yang baik. Padahal itu harus diteruskan oleh BHD. Karena saya melihat setiap ganti Kapolri baru, maka ada kebijakan baru.
Artinya, pokok persoalan sebenarnya di lingkaran II kepolisian?
Selalu berpengaruh di situ. Mereka itu pejabat teras kepolisian antara kombes dan pejabat tinggi.

Apa yang membuat kepentingan mereka merapat ke Kapolri, sehingga mampu mempengaruhi kebijakan Kapolri?
Mereka ya hanya cari muka. Seolah-olah membantu dan kadang-kadang memberikan informasi terhadap pejabat baru sekiranya dapat mencuri hati pemimpin baru. Dan tak jarang mereka membuat informasi bahwa policy lama tidak baik.
Agenda apa yang paling berat yang akan dihadapi oleh BHD?
Saya melihat persoalan judi. BHD harus konsisten. Sebab, dulu-dulu judi ambrol. Karena Pak Sutanto ini optimal, tidak terpengaruh oleh godaan-godaan pengusaha judi. Saya kira berat bagi BHD. Selain itu kasus Munir juga berat. Saya yakin kepercayaan masyarakat akan meningkat kalau BHD mampu melanjutkan kebijakan Sutanto.
Apa yang harus dilakukan BHD terhadap kebijakan di era Sutanto?
Program yang ditanamkan Sutanto saya khawatir jadi bias. Karena kebijakan yang baik dari Sutanto juga harus diteruskan oleh penggantinya. Makanya, BHD harus konsisten dengan policy lama yang bagus. Jika pun terdapat policy baru, silakan saja.
Apakah pilihan BHD sebagai calon tunggal sebagai Kapolri terkait dengan Pemilu 2009?
Saya melihat sistemnya di kepolisian masih longgar untuk dimasuki politik. Karena struktur polisi ada di bawah presiden, apalagi pemilihannya melalui fit and proper test di DPR. Mestinya polisi sebagai alat negara dijauhkan dari kepentingan politik.
Kalau figur BHD sendiri bagaimana trac record-nya?
Kalau masa lalunya, belum nampak. Tapi ketika memasuki posisi strategis, tentu akan banyak tarik-menarik di posisi itu.

Apakah pilihan SBY terhadap BHD ada kaitannya dengan Pemilu 2009?
Saya kira dari calon-calon yang ada, BHD memang yang terbaik. Tetapi seharusnya tidak satu calon Kapolri. [P1]