INILAH.COM, Jakarta - Wacana koalisi antara PDIP dan PKS terus menguat seiring isyarat yang dilontarkan Ketua Deperpu PDIP Taufiq Kiemas. Sayangnya, jika koalisi ini nanti terwujud, potensi gesekan atau friksi karena ideologi yang berbeda akan menjadi pengganjal.

"Secara ideologis ada perbedaan yang tajam antara kedua partai ini. Misalnya dalam isu-isu RUU pornogafi. Bagaiamana kemudian RUU disikapi secara solid oleh dua partai yang berbeda ini," kata pengamat politik Charta Politika Indonesia, Bima Arya Sugiarto kepada INILAH.COM, di Jakarta, Jumat (19/9).

Menurut Bima, koalisi PDIP-PKS sedikitnya akan terbentur dua masalah. Pertama, problem di level grass root. Apakah massa di dua partai ini bisa membangun komunikasi yang baik. Sedangkan problem yang kedua, mengenai pembangunan platform dan kebijakan dua partai partai ini bila betul-betul memenangkan pemilu dan menjadi koalisi selama 5 tahun berikutnya.

"Karena kita tahu kemudian masih ada isu-isu yang menimbulkan perpecahan kalau kedua partai raksasa ini menjadi dalam satu paket pemerintahan," cetusnya.

Namun, Direktur Eksekutif Charta Politika ini menilai, bila koalisi dua partai ini benar terjadi, secara elektoral, koalisi ini akan menjanjikan dan sangat powerful. Sebab betul-betul menggabungkan segmen politik yang sangat-sangat berbeda.

Bima menambahkan, maraknya wacana koalisi seperti Golkar-PDIP, PDIP-PKS merupakan permainan di tingkat elit partai yang bertujuan melakukan penjajakan. Selain itu juga untuk testing respon, baik publik maupun massa di tingkat grass root di partai masing-masing.

"Saya kira sekarang semua partai membuka semua opsi koalisi. Yang terpenting adalah mereka harus tahu bagaimana reaksi publik jika isu ini dilontarkan dan bagaimana massa mereka yang di bawah merespon isu ini," pungkasnya.[L6]