INILAH.COM, Jakarta - Gaung koalisi 'gajah' antara PDI Perjuangan, Partai Golkar dan PKS kian santer. Bila terjadi tentu pasangan capres yang diusung akan melenggang bebas. Betulkah koalisi ini hanya bersifat cair dan mengejar kekuasaan semata?
Boleh saja, Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDIP Taufiq Kiemas membuat klaim sistem presidensial akan lebih kuat. Sebab, partai-partai politik lebih dulu bergandengan jauh sebelum Pemilu 2009. Sehingga diharapkan pemerintah yang terbentuk lebih memiliki kekuatan politik yang riil dan solid.
Tetapi di mata pengamat politik UGM, Sigit Pamungkas, trio parpol ini sulit terbentuk. Sebab, koalisi yang dibangun prematur dan lebih untuk meraih kursi kekuasaan saja. Tidak ada platform, visi dan misi yang terbangun dalam koalisi itu.
"Koalisi PDIP-Golkar-PKS adalah koalisi proyekisme. Mereka berkoalisi untuk proyek kekuasaan saja tanpa memikirkan kelanjutan setelah berkoalisi," kata Sigit kepada INILAH.COM, Jumat (26/9).
Sigit menganalisis perilaku proyekisme dalam koalisi politik bisa berujung pada perpecahan. Setelah proyek tercapai, koalisi dengan sendirinya bubar. Hal inilah yang membuat dua pemerintahan relatif tidak efektif dan stabil.
Koalisi PDIP-Golkar-PKS ataupun koalisi Islam dan nasionalis, kata Sigit, juga bakal sulit terjadi. Perbedaan ideologi parpol yang ada dalam koalisi ini cukup tajam. Belum lagi struktur ideologi pemilih juga akan sangat menentukan dalam menyalurkan preferensi parpol dalam pesta demokrasi nanti.
Pengalaman Pemilu 2004, tidak ada pemilih dari kalangan muslim seperti PKS, yang mendukung partai nasionalis. Jika merasa tidak puas, pemilih PKS lebih akan menyeberang ke PAN, PKB dan partai sejenisnya.
"Jika elit partai gagal membangun komunikasi yang kuat di akar rumput maka koalisi akan menimbulkan resistensi politik yang tajam," ujar Sigit.
Namun, menurut peneliti senior LSI Iman Suhirman, koalisi PDIP-Golkar-PKS ini cukup ampuh untuk menantang SBY di Pilpres 2009. Koalisi ini bisa menggerus peluang SBY bila berkaca pada hasil pilkada. Sejauh ini, pemilihan kepala daerah masih dikuasai PDIP dan Golkar. Tentu bila ditambah PKS maka koalisi ini, tandas Iman, mampu mengancam SBY.
"Terlepas dari koalisi itu, sosok figur juga ikut menentukan kemenangan koalisi. Meskipun mesin politik partai telah bekerja maksimal, jika figurnya tidak layak juga maka koalisi akan kalah," tegas Iman.
Positifnya, urai Iman, konsolidasi demokrasi akan mudah terbangun. Mekanisme parliamentary threshold juga akan menguntungkan koalisi ini.
Bila koalisi terjadi, tentu saja harapan Taufiq akan menjadi kenyataan. Pemerintahan kuat akan dapat terbangun. Parlemen pun tidak akan mudah melakukan kritik tanpa fakta-fakta yang kuat.
"Dan koalisi bisa terjadi permanen dan akan berlanjut ke pilkada," tandas Iman.
Sah-sah saja bila koalisi ini kemudian terealisir. Tetapi ketakutan akan adanya dominasi kekuasaan eksekutif yang merambah hingga legislatif juga merupakan hal wajar.
Bila koalisi menguasai Pemilu legislatif dan Pilpres tentu bisa jadi yang muncul adalah kongkalikong antara DPR-Pemerintah. Di tambah lagi, habit buruk parpol pragmatis yang kerap hinggap mendukung penguasa membabi buta. Sehingga sulit kemudian membangun mekanisme check and balances yang baik.
Jika trio parpol bernuansa nasionalis-religius ini terealisir maka demokrasi menjadi taruhannya. Apakah benar terkonsolidasi untuk mewujudkan Indonesia baru atau malah justru hanya mengumpulkan pundi-pundi kekayaan elit politik semata.[L4]
