Pemerintah Hobi Saling Lempar

INILAH.COM, Jakarta - Di saat susu bermelamin mengguncang pasar Indonesia, pemerintah tidak segera bertindak. Malah hobil saling lempar tanggung jawab yang terjadi. Duh!

Pemerintah dinilai ketua komisi IX DPR RI bidang kesehatan, Dr Ribka Tjiptaning tidak care terhadap masalah makanan bermasalah yang kerap masuk ke Indonesia. Misalnya saat terjadi kasus kesehatan, pemerintah selalu mengatakan bahwa masalah itu masalah lintas sektoral, dan bukan masalah departemen yang membawahi.

Ribka mencontohkan, seperti pada kasus flu burung. Menteri Kesehatan mengatakan bahwa flu burung itu hubungannya dengan Departeman Pertanian, begitu juga ketika ada masalah formalin, BPOM melimpahkan tanggung jawab kepada Departemen Perdagangan.

"Yang terjadi saling lempar, padahal ini tanggung jawab pemerintah secara utuh," cetus politisi PDIP ini dalam diskusi 'Lebaran dan maraknya makanan bermasalah' di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (27/9).

Maraknya makanan bermasalah juga disinyalirnya karena BPOM lemah dalam pengawasan dan penindakan. Hal ini disebabkan BPOM tidak memiliki payung hukum.

"Dari dulu DPR justru menawarkan agar BPOM ada payung hukum yang lebih kuat. Agar lebih menggigit, namun masih terjadi perdebatan perlu tidaknya payung hukum," jelas Ribka

Menurut Ribka, karena BPOM kurang kuat, seperti sekarang ini ketika BPOM melakukan operasi, lebih banyak orang melihat wibawa polisi dibanding BPOM. Setelah mengetahui ada barang yang tidak benar, BPOM tidak bisa menangkap, tidak bisa memberi sanksi karena tidak punya payung hukum.

Ribka menambahkan, Komisi IX DPR RI, lanjut Ribka, akan mendesak BPOM untuk lebih pro aktif dalam Rapat Dengar Pendapat (RDG). Selain itu akan menguatkan usulan segera dibentuknya undang-undang yang mengatur dan memberikan wewenang pada BPOM.

"Bila BPOM mempaunyai payung hukum, akan lebih banyak yang bisa dilakukan," pungkasnya.[L8]