INILAH.COM, Jakarta - Siapa pun Kabareskrim Mabes Polri pengganti Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri (BHD) harus bisa menuntaskan kasus korupsi internal kepolisian.

Untuk mengisi posisi itu, sebenarnya BHD tahu persis siapa sosok yang pas sebagai penggantinya.


"Di samping harus profesional dan mempunyai kapabilitas, dia juga harus bisa menuntaskan kasus yang Pak Sutanto tidak bisa menyelesaikannya itu. Kita ingin kasus korupsi intenal polisi bisa terselesaikan," kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S. Pane kepada INILAH.COM di Jakarta, Selasa (30/9).

Neta menyatakan hingga saat ini kasus korupsi di internal kepolisian tidak bisa terselesaikan karena masih dipetieskan.

Untuk membuka kembali hal tersebut tentunya orang yang mempunyai komitmen kuat bagi kemajuan kinerja kepolisian. Namun untuk melanjutkan program kerja lainnya juga harus diprioritaskan.

Untuk mendapatkan sosok itu, Neta mengingatkan agar pemilihan Kabareskrim yang baru seobjektif mungkin. Dia menyarankan calon Kabareskrim yang baru harus lolos uji kelayakan dan kepatutan.

"Saya rasa Pak Bambang tahu kok siapa orang yang paling pas untuk jabatan itu. Tapi sebaiknya calon harus melalui fit and proper test yang terbebas dari lobi-lobi politik agar fair," tuturnya.

Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri dijadwalkan dilantik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara hari ini.

BHD resmi menjadi Kapolri setelah menjalani fit and proper test di Komisi III DPR dan secara aklamasi seluruh fraksi menyetujinya. Selanjutnya disahkan di sidang Paripurna DPR pada 24 September 2008.[L2]