INILAH.COM, Jakarta - Pasar saham Indonesia selamat dari kejatuhan sebagai imbas dari kemerosotan Wall Street, karena pasar ditutup menyambut liburan panjang Lebaran.
Padahal di Wall Street Senin (29/9), indeks Dow Jones ambruk hingga lebih dari 777 poin setelah kongres AS menolak usulan pemerintah meminta dana talangan US$ 700 miliar untuk mengatasi krisis keuangan di AS.
"Penolakan Kongres AS menimbulkan guncangan ekonomi dunia lebih parah, karena sejumlah pasar saham regional terpuruk. Namun pasar Indonesia selamat dari tekanan itu karena menyambut liburan panjang Idul Fitri," kata ekonom dari Standard Chartered Bank Eric Sugandi di Jakarta, Selasa (30/9).
Menurut dia, pemerintah AS kemungkinan akan mencari jalan lain agar krisis keuangan yang menimbulkan guncangan ekonomi dunia ini dapat diatasi dengan melakukan penawaran lain kepada Kongres.
"Kita lihat sampai akhir pekan ini, apa yang akan diperbuat pemerintah AS untuk mengatasi ekonomi dunia yang semakin parah," ucapnya.
Di Jepang, Bank Sentral Jepang (BOJ), menyuntikkan dana ke pasar uang Tokyo sebesar 2 triliun yen guna mencegah kekacauan pasar yang meluas. Kebijakan BOJ tersebut dilakukan sebagai upaya meredam gejolak ekonomi.
BOJ bersama sembilan bank sentral negara-negara maju melipatgandakan suntikan dolar ke pasar uang dunia.
Indeks Dow Jones merosot tajam 777,68 poin (6,98 persen) ditutup pada 10.365,45, poin.
Menurut Eric, pasar seluruh dunia panik, setelah Kongres AS menolak bailout US$ 700 miliar untuk membantu sistem finansial, karena gejolak finansial akan lebih parah.
Pemerintah AS harus mencari usulan baru yang dapat diajukan kepada Kongres dalam waktu yang cepat, untuk mengatasi masalah ini, katanya.
Pasar Indonesia, lanjut dia, kemungkinan akan terkena dampaknya, apabila pemerintah AS dalam pekan ini tidak dapat mengatasi, karena tekanan gejolak ekonomi dunia akan semakin kuat.
Apalagi para fund manager mulai mengalihkan dananya ke sektor komoditas seperti minyak mentah, batu bara serta emas, sehingga harga komoditas itu mengalami kenaikan yang cukup berarti, ucapnya.
Pemerintah Indonesia harus mewaspadai hal tersebut, meski saat ini dampaknya tidak besar namun ke depan akan makin terasa berat, ujarnya.[*L2]
