INILAH.COM, Jakarta - Rencana PAN yang ingin memakzulkan Presiden SBY karena melantik Thaib Armayn dan Abdul Ghani Kasuba sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara dituding Partai Demokrat sebagai akal-akalan dan bagian dari manuver menjelang Pemilu 2009.

"Mana yang akan dimakzulkan, konstitusi mana yang dilanggar, konstitusi PAN? Dosanya apa," cetus Sekjen Partai Demokrat Marzuki Alie dalam perbincangannya dengan INILAH.COM di Jakarta, Minggu (5/10).

Menurut Marzuki, rencana pemakzulan yang ramai di media massa ini merupakan pernyataan individu, bukan secara institusi. Ia menambahkan bahwa hal ini merupakan manuver politik biasa yang tidak perlu ditanggapi. "Tapi kalau PAN bicara begitu, berarti PAN tidak mengerti tatanan hukum," ujarnya.

Marzuki menjelaskan, yang dilakukan SBY melantik pasangan Thaib Armayn dan Abdul Gani Kasuba hanya melaksanakan hasil keputusan Mahkamah Agung (MA). Sebab apapun keputusan MA harus dijunjung tinggi. Pemerintah tidak bisa mengintervensi hasil keputusan MA.

"Justru SBY melangar hukum bila tidak melaksanakan keputusan MA," tegasnya.

Marzuki menilai, politik di Indonesia saat ini sudah tidak mengedepankan etika dan moral politik, seperti misalnya beberapa waktu yang lalu PAN sempat melontarkan untuk menarik dukungan di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB), namun tetap menempatkan menterinya di Kabinet dengan alasan diwakafkan.

"Mana ada menteri diwakafkan. Ini menunjukkan karakter kepemimpinan PAN yang sedikit bermasalah, biar PAN mengurus kadernya sendiri," pungkasnya.[L6]