Pemerintah Adukan Perlambatan Ekonomi ke DPR

INILAH.COM, Jakarta- Pemerintah akan menyampaikan risiko perlambatan ekonomi global dan krisis keuangan terhadap APBN 2009 ke DPR.

"Dampaknya terhadap perekonomian global maupun perekonomian
Indonesia akan terus kita lakukan essasment. Jadi saya rasa nanti dengan DPR akan kita diskusikan lagi," Kata Menteri keuangan Sri
Mulyani Indrawati usai melakukan rapat dengan Meneg BUMN di Gedung Depkeu, Jakarta, Senin (6/10).

Menurut Menkeu, agenda tersebut dijamin tidak akan mengganggu jadwal penyelesaian APBN, sehingga akan juga melakukan berbagai kemungkinan kajian format dari APBN 2009 yang bisa menjawab tantangan dari situasi ekonomi saat ini.

Ditambahkan, revisi dari pertumbuhan ekonomi dan beberapa
indikator asumsi makro yang mempengaruhi postur dari APBN
sangat mungkin perlu ditinjau kembali. "Namun itu tidak perlu harus mengubah keseluruhan skenario untuk program-program pemerintah yang sangat penting dan dianggap prioritas," katanya.

Menkeu berharap meski ada beberapa hal yang harus diteliti kembali, APBN 2009 harus diselesaikan pada 25 Oktober 2008. "Format dan postur APBN harus bisa mengakomodasi perkembangan yang terjadi sekarang maupun tahun yang akan datang tanpa mengorbankan prioritas pembangunan. Dan format APBN harus bisa menjawab tantangan dan menjaga program-program untuk kesejahteraan rakyat supaya tidak terganggu," katanya.

Sebelumnya, pemerintah dan DPR baru menyelesaikan pembahasan APBN 2009 dua minggu yang lalu. Asumsi-asumsi yang sudah disepakati diantaranya pertumbuhan ekonomi 6,3 persen, inflasi 6,2 persen, SBI 8 persen,nilai tukas Rp 9,150 per dollar AS, harga minyak 95 dolar AS per barel, lifting 960 ribu per barel, defisit 1,7 persen.[L5]