INILAH.COM, Jakarta Krisis keuangan global mengharuskan semua negara waspada. Presiden SBY telah menyiapkan 10 jurus jitu menghadapi krisis meskipun perekonomian nasional masih berada dalam jalur yang benar. Cukup ampuhkah?
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan perekonomian Indonesia berada pada jalur yang tepat. Hal itu ditandai oleh membaiknya pendapatan per kapita, serta menurunnya rasio utang terhadap pendapatan domestik bruto.
Pertumbuhan ekonomi pun, lanjut Presiden, tetap berada pada kisaran 6% selama tujuh kuartal pada 2008. Karenanya SBY meyakini krisis ekonomi 1998 tidak akan terulang akibat krisis perekonomian global yang dipicu masalah perkreditan di AS.
"Saya harus katakan secara tegas dan jelas bahwa Insya Allah tidak akan terjadi krisis sebagaimana kita alami pada sepuluh tahun lalu," kata Presiden pada pertemuan pemerintah dengan BI, dunia usaha, pengamat ekonomi serta pimpinan media massa di Sekretariat Negara, Jakarta, Senin (6/10).
Presiden pun menetapkan 10 langkah yang harus ditempuh untuk menghadapi krisis keuangan AS sehingga tidak memberikan pengaruh buruk terhadap perekonomian Indonesia.
Pertama, SBY Presiden mengajak semua pihak dalam menghadapi krisis global harus terus memupuk rasa optimisme dan saling bekerjasama sehingga bisa tetap menjaga kepercayaan masyarakat.
Langkah kedua, menurut Kepala Negara, adalah pertumbuhan ekonomi 6% harus terus dipertahankan antara lain dengan terus mencari peluang ekspor dan investasi serta mengembangkan perekonomian domestik.
"Hal yang ketiga adalah optimalkan APBN 2009 untuk terus memacu pertumbuhan dengan tetap memperhatikan social safety net dengan sejumlah hal yang harus diperhatikan yaitu infrastruktur, alokasi penanganan kemiskinan, ketersediaan listrik serta pangan dan BBM," tegasnya.
Langkah keempat adalah kalangan dunia usaha untuk mendorong sektor riil. "Sehingga pajak dan penerimaan negara serta tenaga kerja bisa terjaga. Sementara BI dan perbankan nasional harus membangun sistem agar kredit bisa mendorong sektor riil," tegas SBY. Pemerintah juga akan memberikan insentif dan kemudahan secara proporsional.
Langkah kelima yaitu semua pihak agar lebih kreatif menangkap peluang antara lain mengembangkan pasar di negara-negara tetangga di kawasan Asia yang tidak secara langsung terkena pengaruh krisis keuangan AS.
Keenam adalah menggalakkan kembali penggunaan produk dalam negeri sehingga pasar domestik akan bertambah kuat. "Bisa diberikan insentif dan disinsentif agar penggunaan produk dalam negeri meningkat. Kalau perlu keluarkan instruksi agar pengadaan barang dan jasa di departemen mengutamakan produk dalam negeri," kata Presiden.
Pada point berikutnya, Kepala Negara menekankan pada perkuatan kerjasama lintas sektor antara pemerintah, BI, dunia perbankan serta sektor swasta. "Cegah timbulnya ketidakpercayaan dan saya ingatkan semua pihak memiliki peran yang penting," ujarnya.
Pada point kesembilan, SBY mengingatkan di 2009 merupakan tahun politik dan pemilu. Sehingga ketika menghadapi krisis keuangan AS adalah memiliki pandangan politik yang non partisan serta mengedepankan kepentingan rakyat di atas kepentingan golongan maupun pribadi termasuk dalam kebijakan-kebijakan politik.
Hal yang terakhir adalah meminta semua pihak melakukan komunikasi yang tepat dan baik pada masyarakat. Tak hanya pemerintah dan kalangan pengusaha serta perbankan, tapi juga peran pers.
Sementara Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu memperkirakan pertumbuhan ekspor pada 2009 akan menurun akibat dampak krisis keuangan yang terjadi di Amerika Serikat. Meski demikian, target ekspor 12%, akan tetap tercapai.
"Jadi untuk tahun ini kita optimistis masih memenuhi target. Tahun depan memang akan ada slow down. Semua negara akan mengalami itu," kata Mendag. Menurutnya, nilai ekspor migas dari Januari hingga Agustus meningkat hingga 30% sementara ekspor non migas tumbuh 22%.
Untuk mengantisipasi krisis keuangan AS itu, Mendag mengatakan akan terus melakukan diversifikasi tujuan ekspor ke negara lain seperti Timur Tengah, Rusia, Eropa tengah, dan terus melanjutkan pertumbuhan di Asia. "Perjanjian-perjanjian regional di Asia segala macam itu sudah selesai," katanya.
Sementara Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi), Thomas Darmawan krisis ekonomi di AS diperkirakan tidak akan berdampak besar bagi industri makanan dan minuman olahan di dalam negeri, asalkan biaya ekonomi tinggi (high cost economy) dapat ditekan.
Ia mencontohkan, nilai impor makanan dan minuman olahan berkisar US$ 1,5-2 miliar per tahun atau sekitar Rp 19 triliun (kurs 9.500), sedangkan nilai ekspor makanan dan minuman olahan berkisar US$ 2 miliar.
"Dari total produksi makanan dan minuman Rp 350 triliun per tahun hanya sekitar 30% untuk ekspor, selebihnya untuk kebutuhan dalam negeri. Ini artinya pasar domestik juga sangat menjanjikan," ujarnya.