Berhitung dengan SBY-JK Jilid II

INILAH.COM, Jakarta Wacana mempertahankan 'dwitunggal' SBY-JK pada Pemilu 2009, meramaikan panggung politik. Sejumlah partai politik buru-buru membaca, menghitung, dan bersikap. Beban berat kini ada di Partai Demokrat.
Hari-hari terakhir ini, wacana mempertahankan duet Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla kembali menyeruak. SBY, dalam pernyataannya, tak menutup kemungkinan berduet kembali dengan JK pada Pilpres 2009. Dia memberi catatan, wacana ini tetap merujuk pada hasil perolehan Pemilu Legislatif nanti.
Di internal Partai Golkar, wacana ini disambut baik. Arus utama 'Si Pohon Beringin' mendukung duet SBY-JK kembali pada Pilpres 2009. Basis konstituen Kalla di wilayah Indonesia Timur, juga terang-terangan mendukung duet ini.
Seperti gayung bersambut, sinyal antar-keluarga besar SBY-JK tersebut makin kuat saja. Sinyal ini muncul setahun sebelum keduanya mengakhiri masa tugas yang pertama.
Tak hanya Golkar dan Demokrat yang menyambut, tapi juga parpol-parpol lain. Bagi Presiden PKS, Tifatul Sembiring, jika duet SBY-JK definitif, akan memudahkan bagi partai lain, termasuk PKS untuk membuat kalkulasi atas kekuatan duet SBY-JK. "Kalau pasangan ini definitif, maka partai lain termasuk PKS akan membuat kalkulasi kekuatan pasangan ini," tegasnya kepada INILAH.COM, Selasa (7/10) di Jakarta.
Menurut dia, perlu waktu membuktikan tingkat resistensi pasangan SBY-JK untuk kembali dalam Pilpres 2009. Dengan tidak adanya absolute majority di parlemen, kata Tifatul, maka semua parpol memiliki peluang yang sama. "Karena hampir semua parpol sama, maka harus disiapkan mental sharing dalam membentuk pemerintahan," ujarnya.
Tifatul mengingatkan, posisi Kalla dalam Pilpres 2004 dan Pilpres 2009 cukuplah kontras. Bila dalam Pemilu 2004, JK maju menjadi cawapres dalam kapasitas pribadi, sedangkan dalam Pemilu 2009 mendatang, dia maju sebagai Ketua Umum Partai Golkar. "Saat ini JK membawa beban institusi. Apalagi dalam beberapa polling, perolehan Partai Golkar di atas 20%, jauh dengan Partai Demokrat yang hanya 6-7%," paparnya.
Selain itu, Tifatul juga menilai, wacana pasangan capres/cawapres yang selama ini beredar, masih tergantung dengan UU Pilpres yang hingga kini masih digodok di parlemen. "Semuanya harus kembali pada UU Pilpres. Bagaimana jadinya kalau yang disepakati syarat dukungan capres adalah 30%," katanya setengah bertanya.
Menurut dia, jika skenario 30% disepakati, posisi SBY bisa terjepit. Partai Demokrat harus menukuk jumlah perolehan suara menjadi 10%. Kalau tidak, Golkar dan Demokrat harus menggandeng parpol lain sebagai rekan koalisi untuk menggenapi persyaratan minimal 30% suara di parlemen.
Senada dengan Tifatul, pengamat politik dari Universitas Paramadina Bima Arya Sugiharto menilai terlalu dini memformalkan pasangan SBY-JK untuk Pilpres 2009 mendatang. "Terlalu dini bagi SBY jika dirinya mengunci dengan figur JK sebagai cawapresnya dalam Pemilu 2009 mendatang," terangnya.
Di samping itu, imbuh Bima, dengan majunya duet SBY-JK jilid kedua jauh-jauh sebelum pemilu, maka akan memudahkan bagi parpol lain untuk menghitung kekuatan. "Nantinya akan ada blocking politik," jelasnya.
Bagi partai oposisi pemerintah PDIP, majunya kembali SBY-JK dalam Pilpres 2009, jelas menguntungkan. Pihaknya akan lebih fokus mengkritisi pasangan SBY-JK. "Karena semua praktik kebijakan itu harus mau dikritisi oleh siapapun. Tapi, saya rasa jika SBY ingin dengan JK, itu lebih baik," kata Sekjen DPP PDIP Pramono Anung, penuh makna.
Memang nilai resistensi masih lebih tinggi jika terlalu dini mendeklarasikan diri sebagai pasangan capres-cawapres, tak terkecuali pasangan SBY-JK. Di samping akan memudahkan bagi partai lain untuk melakukan strategi politik, juga bisa menimbulkan riak politik di internal partai, khususnya Partai Golkar yang memang dikenal sebagai partai dinamis yang memiliki banyak tokoh ingin maju di RI-1 maupun RI-2. [I4]