Agung: Perppu Solusi untuk Yogya

INILAH.COM, Jakarta - Pembahasan RUU Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memang telah dilakukan sejak lama. Namun, karena hambatan teknis dan materi, pembahasan RUUK DIY masih terlunta-luta. Bagaimana mencari titik penyelesaian masalah ini?

"Soal Sri Sultan seharusnya ada Perppu dari Mendagri, dan hal tersebut tidak bisa diburu-buru, ini merupakan bagian tugas pemerintah untuk mengisi kekosongan, karena tidak ada pemimpinnya di sana, saya mengharapkan jangan sampai terjadi kekosongan dan ini menjadi kewajiban pemerintah terutama dalam hal ini Depdagri, bagaimanapun dibutuhkan waktu untuk mengesahkan Perpu," kata Ketua DPR Agung Laksono di Gedung DPR, Jakarta, Selasa, (7/10).

Agung mendesak pemerintah untuk secepatnya membuat Perppu guna mempertegas status RUUK DIY ke depan. "Menurut undang-undang kan sudah habis sementara perpanjangan apakah itu bisa diterima atau tidak tentang perpanjangan yang ada di RUUK tersebut tergantung Pansus," ujarnya.

Agung juga mengatakan bahwa masalah ini akan diserahkan kepada Pansus, dengan mengacu pada pertimbangan akan hak-hak keistimewaan yang harus dihormati, namun di sisi yang lain jangan jadi masalah konstitusi.

"Undang-undang mengatakan apakah pemilihan kepala daerah itu Pilsung (pemilihan langsung) atau pemilihan tidak langsung itu bisa dilakukan sepanjang dengan cara-cara demokratis, beda dengan Pilpres di Mahkamah Konstitusi hal itu harus diusung oleh Parpol dalam pemilihan presiden." paparnya.

Untuk itu, lanjut dia, hal harus dicari formula yang tepat karena negara ini harus memberikan hak-haknya secara historis serta kultural kepada DIY. Dan memang sudah berlaku selama ini, lalu di sisi lain mungkin ada keterpaduan atau kombinasi dengan konstitusi.

"Yang terpenting adalah bagaimana nilai-nilai historis serta kultural Daerah Istimewa Yogyakarta tidak terkontaminasi oleh jebakan-jebakan politik yang mengakibatkan keistimewaannya hilang," tandasnya.[L6]