INILAH.COM, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan dana untuk mendukung program buyback saham emiten BUMN sudah disiapkan dari kas negara sebesar Rp 4 triliun.

Namun, dana untuk pembelian kembali saham emiten BUMN itu tak hanya Rp 4 triliun tapi lebih dari itu. Untuk itu, setiap BUMN yang akan melakukan buyback akan menyiapkan dana sendiri yang akan digabung dengan dana dukungan dari pemerintah.

"Dana untuk buyback lebih dari Rp 4 triliun dan nanti akan ditambah dengan dana masing-masing BUMN yang akan melakukan buyback," ujar Wapres Kalla dalam jumpa pers usai salat Jumat (10/10).

Sebelumnya, pemerintah telah memutuskan untuk mengucurkan dana sebesar Rp 4 triliun yang akan dipakai guna membantu emiten BUMN membeli kembali (buyback) saham mereka.

Setelah keputusan itu, banyak kalangan bertanya-tanya dari mana asal dana Rp 4 triliun itu, apakah dari masing-masing BUMN yang akan melakukan buyback atau berasal dari pemerintah.

Penjabat Menteri Perekonomian yang juga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dana tersebut berasal dari dana proyek infrastruktur strategis.

"Dalam APBN ada anggaran kita yang selama ini dialokasikan dalam pusat investasi pemerintah yang berjumlah total Rp 4 triliun, termasuk anggaran yang digunakan untuk mendukung proyek infrastruktur," kata Menkeu Sri Mulyani saat jumpa pers di Gedung Depkeu, Jakarta, Kamis (9/10) malam.

Adapun BUMN yang memiliki fundamental bagus, kata Menkeu, akan dipilih dan berhak menerima dana tersebut dengan jumlah dana yang berbeda tiap BUMN.

"Ini untuk menjaga nilai kewajaran BUMN tersebut," jelasnya.

Ada sejumlah BUMN yang siap melakukan buyback, yaitu Telkom (TLKM), Aneka Tambang (ANTM), Timah (TINS), Tambang Batubara Bukit Asam (PTBA), Semen Gresik (SMGR), Jasa Marga (JSMR), Perusahaan Gas Negara (PGAS).[L2]