INILAH.COM, Jakarta- Rencana buy back saham yang dilakukan perusahaan BUMN dan para emiten tidak akan mengubah banyak kondisi negatif di pasar modal.

Hal ini diutarakan anggota komisi anggara DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo di Jakarta, Sabtu (11/10). "Kalau pemerintah hanya memiliki Rp4 triliun untuk buy back saham BUMN, itu sama saja menggarami air laut. Karena 70 persen saham BUMN dimiliki investor asing," katanya.

Dia mengatakan masalah buy back saham BUMN ini berangkat dari sikap pemerintah yang tidak terbuka sejak awal, khususnya tercermin dari isi pidato Presiden soal nota
keuangan RAPBN tahun 2009 yang menepis masih lemahnya pondasi ekonomi.

Namun, Tjahjo mengakui dampak krisis global telah membuat situasi keuangan
nasional agak gawat karena nilai tukar rupiah melemah hingga sempat mencapai
Rp10.500 per dolar AS. Karenanya, dia akan meminta Panitia Anggaran DPR untuk segera merumuskan keputusan yang rasional dan tidak mengawang hanya demi menjaga citra dengan cara meminta pemerintah mengambil langkah-langkah yang tegas.

Pemerintah, katanya, seharusnya menggunakan APBN yang realistis termasuk
angka-angkanya. "Saya mengusulkan pertumbuhan ekonomi 6,1 persen sampai 6,2 persen saja, mengingat sumber pembiayaan memang sangat terbatas," tuturnya.

Dia juga mempertanyakan sasaran kebijakan Menteri Keuangan yang menyediakan Rp60
triliun untuk menghadapi dampak krisis keuangan di AS. Kebijakan ini hanya membuat perbankan Indonesia bertanya apakah ada investasi Indonesia yang ditanamkan dalam sistem keuangan AS seperti pada Lehmann Brothers yang sudah bangkrut. Bahkan pemerintah tidak mau mengurangi anggaran belanja. "Pemerintah terkesan panik," katanya.*/[L5]