Menkeu Ingkari Nasionalisme Ekonomi

INILAH.COM, Jakarta - Menkeu Sri Mulyani Indrawati dinilai tidak mempedulikan dan memprioritaskan penyelamatan aset nasional, terutama aset perusahaan nasional yang kini terimbas krisis keuangan global.

Kritik itu dilontarkan mantan Menko Ekuin Rizal Ramli terkait dengan upayanya untuk mengusung terus neoliberalisme dalam pereknomian Indonesia.

Sementara itu Menkeu Sri Mulyani mendesak atau memaksa saham Bakrie Brothers dan korporasi lain yang disuspensi agar dibuka dan dilepas hari ini atau besok atau pekan ini, yang harganya pasti jatuh dan murah. Dan akan diborong oleh modal asing atau modal regional Asean, sehingga habis dan tamatlah kepemilikan grup bisnis bumiputra itu. Menurut para ekonom, tampak sekali Sri Mulyani tidak peduli dengan nasionalisme ekonomi.

Sebelumnya saham Bank Internasional Indonesia (BNII) boleh disuspensi sampai dua bulan sambil menanti aksi korporasi dilakukan oleh kelompok usaha milik Eka Tjipta itu.

Lantas mengapa kini grup Bakrie & Brothers dan lainnya didesak Menkeu Sri Mulyani agar suspensinya dicabut?

Rizal mengingatkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar melindungi dan menyelamatkan aset ekonomi nasional menyusul jatuhnya bursa saham.

"Sri Mulyani tampak tak suka ada kelas menengah dan borjuasi nasional yang kuat dan dia lebih menyukai pasar bebas, yang akan membuat kapitalis global menerkam dan mengambilalih pengusaha nasional," ujar Menkeu era kepresidenan Gus Dur itu.

Menkeu masih tampak panik menghadapi tekanan kejatuhan bursa saham di Jakarta, yang terimbas kejatuhan bursa global dan regional menyusul ambruknya sektor keuangan AS.

Bahkan dalam pertemuan di kantor Wapres M Jusuf Kalla, Senin ini (13/10), Menkeu ngotot agar suspensi saham kelompok Bakrie dibuka.

Dalam hal ini, ekonom UGM Revrisond Bazwier menllai Sri Mulyani bakal dicurigai a-nasionalis, mengingkari ekonomi UUD 1945 dan mengekor neoliberalisme Barat secara membabi buta.[L2]