INILAH.COM, Jakarta - Setelah ditunggu beberapa lama, akhirnya PKS melansir delapan nama yang akan digadang sebagai calon presiden dan wakil presiden. Kesemuanya berasal dari internal partai. Siasat ini disebut strategi 'kampanye dini' capres PKS.
Entah disengaja atau kebetulan, jumlah nama capres sama dengan nomor urut partai yakni delapan. Mereka adalah Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, Presiden PKS Tifatul Sembiring, Dubes RI untuk Saudi Arabia Salim Segaff Al Jufri, Sekjen PKS Anis Matta, Ketua Komisi X Irwan Prayitno, Ketua Majelis Pertimbangan PKS Suharna Surapranata, Ketua DPP Ekuin dan Teknologi PKS Sohibul Iman, dan Surahman Hidayat.
Nama-nama tersebut mencuat dalam sidang pleno Majelis Syura PKS ke-10 yang digelar di Hotel Sahid, Jakarta, akhir pekan lalu. Presiden PKS Tifatul Sembiring mengaku sebenarnya ada juga tokoh dari luar partai. Namun, rapat memutuskan hanya melansir 8 kader saja. "Jadi yang disusulkan kader-kader internal PKS ya delapan nama itu," jelas Tifatul.
Ia menjelaskan langkah ini sengaja ditempuh untuk menyiasati pendeknya masa kampanye dalam Pilpres mendatang. Sebab, PKS baru akan resmi mengajukan kandidat setelah merujuk hasil pemilu legislatif.
"Kalau diumumkan sesudah pemilu legislatif waktunya sangat sedikit, pemilihan legislatif mungkin hasilnya awal Mei, sedangkan awal Juli sudah Pilpres. Jadi kalau kita umumkan April dari Mei sudah dua bulan jadi sosialisasinya sangat sempit," keluh Tifatul.
Karena itu, menurutnya, jurus ini cukup ampuh untuk memopulerkan nama-nama yang akan diusung PKS. Harapannya, popularitas akan diraih seiring waktu berjalan. "Paling tidak publik dan partai akan menilai ke delapan nominator. Kemudian akan kami rekam mana yang lebih layak dengan pencalonan ini. Paling tidak masyarakat punya hope," cetusnya.
Sejauh ini, dari delapan nama, hanya Hidayat Nurwahid, yang kerap masuk dalam jajaran tokoh hasil survei berbagai lembaga. Terlebih, Hidayat memang kini masih mendapuk jabatan ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Namun, Tifatul menampik bila para nominator calon RI-1 memiliki popularitas yang rendah. "8 Nominator yang diusung PKS sudah cukup populer, terutama Hidayat Nurwahid yang dalam beberapa survey menjadi cawapres tertinggi dari PKS yakni sekitar 26,9 persen dan itu realita," tukas Tifatul.
Para kandidat ini nantinya akan digodok komisi ad hoc bernama Komisi Pilpres dan Capres. Kesimpulan dari komisi ini pun baru akan ditentukan setelah Pemilu Legislatif.
Tidak hanya itu, bila terpenuhi target 20 persen suara, Tifatul memastikan parpolnya akan mengusung kandidat yang berasal dari internal partai saja. Namun, bila tidak terpenuhi maka pilihan koalisi akan ditempuh.
Siapa yang akan digandeng, PKS pun juga sudah mematok syarat. Tidak tanggung-tanggung, PKS akan memilih parpol yang memiliki 30% kursi di DPR yang dapat mengajukan calon presiden. Alasannya, agar Pilpres dapat berlangsung satu putaran saja.
"Jika satu putaran kita bisa menghemat sebesar Rp 700 miliar. Dan karena koalisi dibutuhkan untuk pemerintahan ke depan sehingga stabilitas pemerintahan dapat terjaga," jelas Tifatul.
Bila melihat nama-nama di atas, memang baru Hidayat yang paling dapat dianggap sudah mumpuni naik pentas di panggung politik nasional. Nama Hidayat juga sudah cukup lama bergaung dalam bursa pilpres, jauh sebelum ramai-ramai 2009.
Masalahnya adalah sudah cukupkah langkah sosialisasi yang ditempuh PKS ini? Atau jangan-jangan cara ini ditempuh hanya untuk menarik dukungan dan menaikkan posisi tawar politik dengan parpol kakap seperti PDI Perjuangan dan Partai Golkar?
Elit PKS tentu memiliki jawaban pertanyaan di atas. Dan dari rapat tertinggi PKS pekan lalu terlihat bahwa PKS tidak ingin lagi disebut 'kancil biasa' tetapi 'macan' dalam perpolitikan nasional. Artinya, argo tinggi sudah dipatok bila ingin berkoalisi dengan PKS. [L4/bersambung]
