INILAH.COM, Jakarta Tak ada yang mengejutkan dari Musyawarah Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Musyawarah hanya mempertegas posisi mantan Presiden PKS, Hidayat Nur Wahid. Pilihan terbaik di tengah kegamangan politik PKS.
Sejatinya, rekomendasi majelis syura PKS, hanya menegaskan posisi politik mantan presiden PKS Hidayat Nur Wahid. Tak ada yang mengejutkan dalam rekomendasi 99 anggota majelis syura PKS itu.
Apalagi dari delapan nama yang diluncurkan ke publik sebagai calon pemimpin bangsa, hanya Nur Wahid lumayan kinclong. Setahun terakhir, dia sudah banyak dikenal dan disebut-sebut dalam bursa calon presiden maupun wapres.
Tujuh nama selebihnya, setidaknya hanya pelengkap untuk mencocokkan angka delapan sebagai nomor urut PKS dalam Pemilu 2009. Dengan kata lain, jika PKS mendapat nomor urut 20, boleh jadi majelis syura juga bakal meluncurkan 20 nama calon pemimpin dari PKS.
Rupanya PKS belum bisa lepas dari urusan nomor magis delapan ini. Bisa jadi pula, ini upaya PKS mempromosikan nomor urut mereka pada Pemilu mendatang.
Dalam pandangan Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Bima Aria Sugiarto, dari delapan nama yang dimunculkan PKS, hanya figur Hidayat Nur Wahid yang memiliki kans paling besar di antara tujuh nama lainnya. "Realitas politik hanya Hidayat Nur Wahid yang memiliki kans besar," katanya kepada INILAH.COM, Senin (27/10) di Jakarta.
Memang dalam beberapa survei lembaga independen nama Ketua MPR itu muncul sebagai figur yang layak diperhitungkan. Tengoklah hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) Oktober ini. Nama Hidayat Nur Wahid masuk dalam jajaran 10 besar figur capres yang akan dipilih publik dengan memperoleh dukungan 3%, sejajar dengan mantan Ketua MPR Amien Rais.
Bima menilai, dengan menyebut nama-nama kadernya, PKS menegaskan bahwa partai pimpinan Tifatul Sembiring itu siap untuk memimpin negeri ini. "Itu cara PKS untuk mendeklarasikan ke publik, bahwa PKS siap untuk memimpin negeri ini," tegasnya.
Meski demikian, LSI juga melansir bahwa perolehan suara PKS tak sefantastis sebagaimana impian elit PKS. Dalam survei Oktober ini, PKS hanya meraih 6,3%. Ini sama artinya mengalami penurunan jika merujuk dalam hasil Pemilu 2004 lalu, saat PKS meraih 7,2% suara.
Kondisi ini, tampaknya dipahami betul oleh jajaran elit PKS. Itu sebabnya, Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin menyatakan bahwa pihaknya hanya bersedia berkoalisi dengan parpol yang memperjuangkan Indonesia yang madani, adil, sejahtera, dan bermartabat.
"PKS akan berkoalisi dengan pihak-pihak yang reformis dan antikorupsi, sungguh-sungguh berjuang untuk mensejahterakan bangsa, dan mampu mengelola pemerintahan dan negara secara profesional," papar Hilmi, Minggu (26/10) di Jakarta.
Sebelumnya, Presiden PKS Tifatul Sembiring juga menegaskan, pihaknya siap berkoalisi karena dalam Pemilu 2009 tidak ada partai politik yang memiliki suara mutlak. "Partai politik harus memiliki mental share (berbagi)," tegasnya kepada INILAH.COM.
Bahkan, Tifatul juga tidak menganggap sebuah persoalan jika PKS harus berkoalisi dengan PDI Perjuangan. Menurut dia, secara ideologi, saat ini tidak ada lagi perbedaan yang ekstrem antara partai Islam dan nasionalis.
"Ideologi partai sudah kabur. Bahasa PKS dengan PDI Perjuangan sejatinya sama," timpalnya. Majelis Syura PKS baru menentukan sikap soal koalisi usai pemilu legislatif mendatang.
Menurut sumber INILAH.COM, masih terdapat resistensi yang tinggi di internal PKS jika berkoalisi dengan PDI Perjuangan. "Penolakan tersebut muncul dari kalangan kader salafi. Sementara kader yang moderat tidak mempersoalkan koalisi dengan PDI Perjuangan," ucap sumber tersebut.
Hal ini seakan menegaskan pendapat pengamat politik dari LIPI Hermawan Sulistyo yang meragukan rencana koalisi PKS dan PDI Perjuangan. "Saya ragu jika PKS dan PDI Perjuangan berkoalisi, karena secara idelogi keduanya jelas berbeda. PKS pro syariat Islam, sedangkan PDI Perjuangan anti-syariat Islam," katanya.
Memang, pasca Pemilu 2004 ini, PKS cukup hati-hati merespon isu sensitif seputar syariat Islam. Ini diduga kuat sebagai bagian strategi politik PKS agar bisa diterima oleh kalangan luas.
"Nanti kalau sudah tepat waktunya, PKS tetap akan mengusung ide besar penegakan syariat Islam," kata sumber dari aktrivis Jaringan Islam Liberal (JIL) belum lama ini.
Apapun kondisi PKS, pertemuan majelis syura ini memiliki dua makna penting. Pertama sebagai penegasan posisi politik PKS dan Hidayat Nur Wahid. Namun di sisi lain, PKS mengalamai kegamangan politik di tengah perdebatan internal yang terus menguat seputar ideologi dan arah perjuangan partai. [Bersambung/I4]