INILAH.COM, Jakarta - Siapa yang akan resmi diusung PKS menjadi capres ataupun cawapres masih menunggu enam bulan lagi. Keputusannya masih akan menunggu hasil pemilu legislatif. Pastinya, mayoritas nama capres yang diusung PKS adalah calon anggota legislatif DPR. Kampanye caleg gratis.
Pertemuan Majelis Syuro PKS ke-10 resmi berakhir 26 Oktober kemarin. Hasilnya, sidang memutuskan untuk melansir 'hanya' 8 nama nominator capres dan cawapres. Dan kesemuanya adalah jago kandang alias kader PKS.
Mereka adalah Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, Presiden PKS Tifatul Sembiring, Dubes RI untuk Saudi Arabia Salim Segaff Al Jufri, Sekjen PKS Anis Matta, Ketua Komisi X Irwan Prayitno, Ketua Majelis Pertimbangan PKS Suharna Surapranata, Ketua DPP Ekuin dan Teknologi PKS Sohibul Iman, dan Surahman Hidayat.
Di mata surveyor politik Muhammad Qodari, kekuatan individu para nominator capres PKS belum cukup kuat untuk kursi RI-1. Para kandidat dianggap lebih pas untuk merebut peluang kursi cawapres saja.
"Melihat nama-nama yang ditetapkan, porsinya lebih tepat pada cawapres. Karena kalau mencalonkan menjadi capres cukup berat," nilai Qodari dalam perbincangan dengan INILAH.COM.
"Kader-kader internal tersebut sebagian memiliki pengalaman dan cukup potensial, tapi sebagian lagi belum terlalu kuat. Gradasi skornya tidak sama."
Karena itu, dirinya berpendapat, munculnya nama-nama itu hanya untuk meningkatkan posisi tawar PKS. Apalagi, dari kedelapan tokoh, hanya Hidayat Nur Wahid yang dapat dikategorikan cukup menjual dalam pesta demokrasi mendatang.
"Penetapan nominator capres juga untuk membangun semangat partai, karena pemilu masih lama. Sebab, sama saja jika tidak mengeluarkan nama-nama, karena semua masih sangat tergantung pada peta capres dan cawapres nanti," jelasnya.
Qodari pun menilai langkah PKS yang mematok syarat hanya partai kelas kakap yang dapat berkoalisi adalah tepat. Ia berargumen PKS cocok membangun mitra politik dengan PDI Perjuangan ataupun Partai Demokrat.
"PKS itu bersifat islam nasionalis, maka koalisi yang tepat dengan partai yang nasionalis," cetus Qodari.
Namun, pengamat politik dari Universitas Paramadina Yudi Latif melihat peluang PKS mengusung capres justru tertutup bila bergandengan dengan parpol besar.
Bila tetap berambisi capres dari dalam, Yudi mengusulkan PKS menggaet parpol gurem. Alasannya, figur PKS yang dijual masih bertaraf cawapres.
"PKS tidak akan bisa mengusung capres dari partainya sendiri jika berkoalisi dengan partai besar. Jika ingin memiliki capres dari partai sendiri pilih berkoalisi dengan partai kecil," kata Yudi Latif.
PKS sendiri menyerahkan sepenuhnya keputusan nama capres kepada Komisi Pilpres dan Capres. Itupun hasilnya baru akan dirilis setelah pemilu legislatif usai dan terlihat hasilnya.
Boleh jadi, dicuatkannya nama-nama capres itu hanya sebagai siasat PKS dalam berkampanye semata. Hanya 1 dari 8 nominator itu yang bukan caleg. Dia adalah Salim Segaff Al Jufri yang kini masih menjabat sebagai Dubes RI untuk Saudi Arabia. Selebihnya adalah caleg yang menduduki nomor urut satu pada daerah pemilihan (dapil) berbeda.
Sebut saja Tifatul Sembiring untuk Dapil Sumatera Utara 1, Irwan Prayitno di Dapil Sumatera Barat 1, Sohibul Iman berjibaku di Dapil DKI Jakarta 2.
Sementara Suharna Surapranata berkompetisi di Dapil Jawa Barat 1, Surahman Hidayat bertarung di Dapil Jawa Barat 10. Sedangkan Hidayat Nur Wahid dan Anis Matta berturut-turut berebut kursi di Dapil Jawa Tengah 5 dan Sulawesi Selatan 1.
Karena itu, 'jualan' nama ini bisa jadi cara yang cukup efektif untuk kian memopulerkan diri. Apalagi, kompetisi Pemilu 2009 lebih berat ketimbang 2004. Sebab, tidak hanya bersaing dengan pesohor politik, politisi kini juga dihadapkan dengan pesaing baru yakni artis.
Pengajuan nama capres yang akan diumumkan setelah melihat hasil realitas politik adalah langkah aman. Sebab, kalau hasil pemilu kurang bagus dan sudah buru-buru memunculkan hanya 1 nama maka gelar 'Parpol Tak Ukur Diri' bisa melekat ke citra PKS. [L4/Habis]
