Solusi Rupiah: Kontrol Valas!

INILAH.COM, Jakarta Gonjang-ganjing rupiah selalu saja diikuti perdebatan klasik soal sistem ekonomi yang harus dianut. Kontrol valas kini jadi solusi. Banyak yang mengkritik, kebijakan pemerintah reaksioner dan parsial.
Persoalan sistem ekonomi yang dianut selalu saja jadi perdebatan panjang. Ini karena hal tersebut merupakan fondasi dari keluar masuknya valuta asing suatu negara. Ketika rezim devisa bebas dinilai menciptakan ketidakpastian bagi perekonomian, kontrol valas jadi opsi solusi.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali mengumpulkan ekonom dan pengusaha kondang negeri ini untuk mendiskusikan masalah anjloknya rupiah. Sekaligus pula, mencari format agar bangsa ini bertahan dari krisis global yang melanda.
Mulai dari akademisi, bankir, pembicara seminar, pejabat-pejabat hingga pengusaha papan atas dikumpulkan oleh SBY. Ini merupakan pertemuan yang kesekian kalinya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendengarkan aspirasi masyarakat.
Namun demikian, ketika konkret mengeluarkan kebijakan untuk memberikan solusi, banyak pihak yang kecewa karena kebijakan yang diambil oleh pemerintah cenderung reaksioner dan parsial.
Sepuluh kebijakan yang diumumkan oleh pemerintah, juga dinilai berbagai pihak tidak bakal efektif karena hanya berjangka waktu pendek dan tidak komprehensif. Mantan Meneg PPN/Kepala Bappenas Kwik Kian Gie juga mengemukakan bahwa langkah yang dilakukan pemerintah tidak akan efektif untuk mendongkrak nilai tukar rupiah.
"Keadaan ini yang meletakkan fondasi dasarnya adalah pemerintah. Jadi kalau kemudian pemerintah itu mengatakan berusaha keluar dari kondisi ini, sulit untuk dilakukan," ujarnya di Jakarta.
Ekonom yang dikenal vokal tersebut menambahkan bahwa salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah menetapkan kontrol devisa. Tapi, dia meragukan pemerintah saat ini bakal mengambil langkah tersebut.
"Ekonom-ekonom yang memegang kekuasaan dan dekat dengan pemerintah sekarang mazhabnya satu: bebas sebebas-bebasnya. Jadi nggak bakal mengambil langkah tersebut," paparnya.
Fluktuasi yang terjadi dalam nilai tukar rupiah sebenarnya telah dialami oleh Indonesia pada zaman Soeharto. Ini disebabkan keluar masuknya investor portofolio dengan mudah ke pasar modal.
"Zaman Soeharto itu kan pernah indeks 200, kemudian naik 600, turun lagi 200, kemudian naik lagi 600. Sekarang pasca Soeharto naik hingga 2.700, terus turun lagi 1.200-1.300. Ini (pasar modal) membuat perekonomian kita footloose (lepas kaki)," ungkapnya.
Di lain sisi, pemerintah juga membanggakan cadangan devisa yang mencapai US$ 57 miliar lebih. Padahal, kata Kwik, cadangan devisa dalam bentuk dolar ini masuk untuk membeli saham tersebut.
"Ketika mereka membutuhkan likuiditas, mereka akan keluar. Ini wajar-wajar saja. Yang aneh itu kalau kemudian pemerintah menjadi bingung," sebutnya.
Berbagai analis menilai bahwa sistem kontrol devisa yang bakal menggantikan rezim devisa bebas yang dianut pemerintah idealnya dipayungi dasar hukum Perpres atau Perppu.
SBY sendiri sempat mengemukakan bahwa dia siap mengambil kebijakan yang tidak populer, termasuk mengeluarkan Perppu atau Perpres demi menyelamatkan perekonomian negara. Namun tidak jelas apakah yang dimaksud mantan Mentamben ini adalah regulasi untuk mengubah rezim devisa.
Chief Economist Standard Chartered Bank, Fauzi Ichsan menilai bahwa 10 langkah untuk mengamankan nilai tukar rupiah bisa menunjukkan iktikad pemerintah dalam menjamin stabilitas. Namun secara matematis, langkah-langkah tersebut tidak akan menolong pelemahan nilai tukar secara cepat.
Menurut Fauzi, pelemahan nilai tukar rupiah benar-benar disebabkan oleh likuiditas dolar yang mengering di pasar. Ini berbeda dengan krisis 1997 atau mini-krisis 2005 yang sumbernya banyak berasal dari dalam negeri. Fauzi optimistis nilai tukar rupiah akan menguat jika situasi global sudah membaik. "Pasar lama-lama akan pulih. Dolar akan kembali ke arah Rp 10 ribu," katanya.
Karena penyebabnya berasal dari faktor global, menurut Fauzi, hanya BI yang memiliki kekuatan besar untuk menambah pasokan dolar ke pasar. Ini karena pemasok lainnya, yakni investor asing masih enggan masuk ke pasar Indonesia. Sedangkan eksportir, masih memilih menahan dolarnya karena menganggap nilainya masih akan tinggi.
Dalam situasi ini, menurut Fauzi, pengaturan dana-dana valas BUMN
tidak akan efektif menambah pasokan dolar. "Dana BUMN yang diparkir di luar negeri, apakah lebih dari US$ 1 miliar?" kata Fauzi.
Jika ingin menambah pasokan dolar dalam jumlah besar, yang paling mungkin adalah meminta pengusaha yang memarkir dolarnya di luar negeri agar dibawa kembali ke Tanah Air. Namun ini harus disertai langkah yang secara politis sulit dilakukan, yakni pengampunan pajak dan tidak ditanya dari mana asal dananya. Menurut Fauzi, pemerintah akan kesulitan melakukan itu. [I4]