INILAH.COM, Jakarta APBN 2009 sudah disahkan lewat rapar paripurna DPR hari ini. Yang menyedihkan APBN 2009 mencatatkan defisit Rp 51,3 triliun.

Menurut Menkeu Sri Mulyani, pemerintah terus berupaya untuk tidak tergantung pada sumber pembiayaan dari pasar. Sebab saat ini kondisinya sangat tidak normal. "Ini terlihat dari perkembangan yield dan harga SUN," katanya di dalam Rapat Paripurna DPR, Kamis (30/10).

Pembiayaan APBN 2009 mencapai Rp 1.037 triliun, di antaranya untuk Dana Alokasi Umum Rp 186,4 triliun, Dana Perimbangan Rp 296,9 triliun, Dana Otonomi Khusus Rp 23,7 triliun, dana pendidikan mencapai Rp 207,4 triliun. Tapi jumlah anggaran APBN 2009 hanya Rp 985,7 triliun atau mengalami defisit Rp 51,3 triliun.

Adapun asumsi dasar yang digunakan dalam APBN 2009 antara lain pertumbuhan 6%, kurs rupiah Rp 9.400 per dolar AS, laju inflasi 6,2% dan suku bunga SBI rata-rata 7,5%.

Sementara F-PDIP memberikan Minderheids Nota terhadap APBN 2009. Menurut juru bicara F-PDIP Nursyirwan Soejono, APBN 2009 tidak memihak pada rakyat kecil karena tidak dapat pengurangan pengangguran dan kemiskinan rakyat. APBN hanya tergantung pada pasar yang tercemin dari pembiayaan yang ada dalam APBN 2009.

Menurutnya target pertumbuhan 6% tidak realistis karena defisit yang besar dan turunnya realisasi investasi. Asumsi harga minyak sebesar US$ 80 per barel merupakan upaya untuk menghindar sehingga tidak perlu menurunkan harga BBM. FPDIP mengusulkan asumsinya di kisaran 60-70 dolar AS per barel.

Dana untuk subsidi mencapai Rp 10 triliun. Sektor riil dianggap yang paling terkena
dampak krisis global dengan kurs rupiah yang turun dan harga-harga yang mengalami
kenaikan.

Menurut Menkeu Sri Mulyani, pemerintah memberikan ruang napas bagi sektor riil yang
terkena dampak penurunan ekonomi global. "Tahun kemarin dana ini untuk subsidi sektor
pangan. Untuk tahun ini, DPR sudah setuju untuk diberikan kepada sektor riil," katanya.[L5]