INILAH.COM, Jakarta Dampak krisis ekonomi dapat mengancam Pemilu tahun depan. Pemerintah coba mengatasinya lewat APBN 2009. Sejumlah subsidi untuk 'merayu rakyat' disiapkan. Harga bahan bakar minyak dan tarif dasar listrik pun kabarnya diturunkan.
Upaya pemerintah meringankan beban rakyat akibat krisis ekonomi, terlihat dari APBN 2009 yang telah disahkan menjadi Undang Undang, Kamis (30/10) malam. Membaca APBN 2009, terlihat sejumlah program yang diharapkan takkan memberatkan beban masyarakat.
Di satu sisi, kebijakan itu bisa disambut dengan gembira. Tapi, di sisi lain, hal itu pun membawa konsekuensi pada tingginya beban subsidi. Dalam APBN 2009, subsidi yang disediakan pemerintah jumlahnya mencapai Rp 166,7 triliun.
Seperti tahun-tahun sebelumnya, subsidi energi (BBM dan listrik) kembali mengambil porsi yang cukup besar. Tahun depan, pemerintah menyediakan subsidi energi sebesar Rp 103,56 triliun. Sementara subsidi bukan energi, yang berjumlah Rp 63,13 triliun, hampir 40% di antaranya atau Rp 25,25 triliun disediakan untuk mensubsidi pajak.
Menariknya, sekitar 78% dari total subsidi pajak tadi diperuntukan untuk menanggung pajak pertambahan nilai (PPN). Artinya, ada sejumlah barang yang pajaknya ditanggung oleh negara. Sampai saat ini pemerintah belum menetapkan barang yang akan dibebaskan dari PPN. Tapi yang jelas, dengan ditanggungnya PPN oleh negara, maka diharapkan harga barang-barang strategis dapat terjangkau oleh rakyat.
Untuk meringankan beban rakyat kecil, pemerintah juga menyediakan subsidi pangan sebesar Rp 12,98 triliun. Tingginya subsidi pangan ini agaknya sebagai konsekuensi dari rencana pemerintah untuk menaikan HPP beras dari Rp 4.300 menjadi Rp 4.600 per kikogram.
Kenaikan HPP ini jelas dapat meningkatkan daya beli petani. Selain itu, petani juga coba digairahkan dengan pemberian subsidi pupuk sebesar Rp 17,53 triliun.
Dengan alokasi subsidi seperti itu, pemerintah berharap dapat meringankan beban rakyat dari himpitan krisis ekonomi. Tak hanya itu, kabarnya pemerintah juga berencana untuk menurunkan harga BBM dan tarif listrik. Sementara itu untuk menggerakan roda perekonomian, ada kemungkinan BI menurunkan tingkat suku bunga.
Kebijakan pemerintah dalam penyusunan APBN 2009 itu tampaknya terkait dengan Pemilihan Umum 2009. Dampak krisis ekonomi dapat menganggu pelaksanaan Pemilu. Oleh karena itu, lewat APBN 2009, pemerintah mencoba meredam dampak krisis tersebut.
Pertanyaannya, mampukah semua kebijakan itu bisa memuaskan masyarakat? Satu hal yang pasti, kebijakan sebagus apapun, pasti tak semua orang bisa merasakannya. Tapi, setidaknya kebijakan itu bisa menyenangkan bagi kebanyakan orang; masyarakat, utamanya dengan beban hidup yang berat. [I4]