inovasi portal berita
Jumat, 10 Februari 2012 Follow: Facebook twitter Dollar Kurs BI: 1 US Dollar = Rp.8,993.00   Mobile Mobile   Newsletter Newsletter   RSS RSS
Yanuar Rizki

PTBA Tidak Perlu Beli BUMI

Oleh: Ahmad Munjin
Jumat, 7 November 2008 | 12:41 WIB
INILAH.COM, Jakarta Penjualan saham PT Bumi Resources tak urung mengundang minat berbagai pihak. Selain investor asing, perusahaan pelat merah pun berpeluang ambil bagian. Namun, keterlibatan BUMN dinilai tidak menguntungkan, bahkan dinilai berbahaya bagi APBN negara.

Hal ini diungkapkan pengamat pasar modal Yanuar Rizki kepada INILAH.COM. Menurut Yanuar,keikutsertaan perusahaan pemerintah dalam konsorsium akan berdampak pada berkurangnya dividen yang masuk ke APBN. Padahal, anggaran negara saat ini sedang membutuhkan dana besar untuk membiayai pembangunan.
"Pemerintah harus fokus, kecuali kalau memang APBN kaya banget. Ini kan tidak, ngepas banget. Urusan negara kan mengurus orang miskin. Walapun dikatakan murni pertimbangan bisnis, apa artinya BUMN dapat bisnis prospektif, tapi APBN-nya berkurang dan rakyat tetap kelaparan?" ujarnya.

Hingga saat ini, BUMN yang akan masuk konsorsium Northstar Pacific untuk membeli BUMI adalah perusahaan tambang PTBA (PT Tambang Batubara Bukit Asam) dan PT Aneka Tambang (ANTM). Sedangkan PT Timah (TINS) pernah berminat menjadi pembeli BUMI. Namun tidak terealisasi karena harga terlalu tinggi.

Seperti diketahui, Northstar Pacific adalah perusahaan investasi afiliasi Texas Pacific Group (AS) yang memenangkan penawaran pembelian hingga 35% saham BUMI senilai US$ 1,3 miliar, mengalahkan penawaran San Miguel (Filipina) dan Tata Group (India).

Berikut kutipan wawancaranya.

Meneg BUMN ingin BUMN ikut dalam konsorsium untuk mengakuisisi saham BUMI, pendapat anda?
Kalau soal BUMN, saya tidak setuju. Ini sudah jelas, permainan ini adalah arisan dari kelompok elite. Tidak ada urgensi negara untuk masuk. Pemerintah harus punya fokus, kecuali kalau memang APBN kaya banget. Ini kan tidak, ngepas banget. Urusan negara kan mengurus orang miskin.
Walapun Sofyan Djalil (menneg BUMN) mengatakan bahwa ini murni pertimbangan bisnis, tapi ujungnya kan ke dividen. Apa artinya kalau BUMN dapat bisnis prospektif, tapi APBN berkurang, tidak ada duitnya dan rakyat kelaparan. Kan tidak masuk akal.

Saham BUMI mempunyai prospek menarik, bukankah hal ini dapat mendongkrak kinerja PTBA?
Kalaupun misalnya negara menganggap potensi BUMI ini, batu baranya bagus, kenapa PTBA mendapat lisensi jelek, sementara swasta (BUMI) mendapat lisensi yang lebih bagus. Ini malah membuka borok masa lalu. Berarti dalam hal lisensinya terjadi KKN.
Selain itu, harga batu bara sekarang tidak begitu bagus, pakai patokan harga BUMI misalnya US$ 400 juta. Dengan harga setinggi itu, berarti dividen PTBA akanberkurang. Sedangkan dividen PTBA itu masuk ke APBN. Pertanyaannya, APBN kita lagi susah atau tidak? Itu dulu.
BUMI dan Adaro ini juga punya tagihan royalti yang belum dibayar. Artinya, sudah mengeluarkan US$ 400 juta, PTBA tidak dapat yang lebih bagus secara cash flow jangka pendek, yang ada malah terganggu utang royalti. Pertanyaannya sekarang, untuk apa PTBA menggarami air laut.
Kalau ada pengendali baru, semua orang akan menagih ke pengendali baru. Utang Bakrie itu macam-macam, seperti utang royalti. Anda mengambil aset berarti mengambil utang juga. Termasuk kalau PTBA masuk.

Bukankah ini sama saja dengan pemerintah membailout utang Bakrie?
Ya. Secara kasar, utang pribadi dibayar negara. Kalau menurut saya, biar saja swasta yang mengatasi. Kan peminatnya banyak, biarkan saja. Jangan ditambah ribet bila akhirnya BUMN terlibat dengan utang yang bukan dia buat. Kita baru bicara utang royalti, belum lagi kalau ada utang lain.
Yang urgen bagi negara adalah mempertahankan daya beli dan mencegah dampaknya ke sektor riil. Artinya APBN perlu kekuatan. Kan kayak komedi, kalau dana disuntikkan ke BUMI, tapi negara menagihnya lewat batu bara lagi. Pemegang saham rapat lagi, utang PTBA tambah modal lagi, ya tidak bakal ada hentinya. Intinya kita bukan negara kaya.
Saya menganggap biarakan semua ini melalui mekanisme pasar, karena semua yang terlibat tahu bagaimana menyelesaikannya. Negara harus mengurus orang miskin.

Bagaimana bila dana itu diambil dari kas internal PTBA?
Kalau BUMN punya uang US$ 400 juta, kenapa PTBA tidak melakukan ekspansi saja, yang jelas-jelas menyerap lapangan kerja baru. Kalau PTBA tidak jadi membeli BUMI, kan masih banyak peminat yang lain. Nanti juga ketemu investor baru.

Jadi tidak ada keuntungan sama sekali PTBA beli BUMI?
Tidak ada. Dari perspektif negara, BUMN itu kan alat negara. Tapi kalau Pak Sofyan bersikeras, saya mau menanyakan bagaimana pengaruh terhadap cashflow PTBA, karena dunia saat ini dilanda krisis cash flow, yang harus kita lihat sekarang adalah cash flow, bukan cerita masa depan. Harus ada presentasi yang jelas, pengaruhnya terhadap cash flow PTBA secara corporate dan terhadap APBN. Karena bagaimanapun PTBA harus setor, namanya juga BUMN. (E2)
Dapatkan berita populer pilihan Anda gratis setiap pagi di sini atau akses mobile langsung http://m.inilah.com via ponsel dan Blackberry !
0 Komentar
Belum ada komentar untuk berita ini.
Kirim Komentar
Nama :
Email :
Komentar :
Silahkan isi kode keamanan berikut

Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab.
INILAH.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.
Gunakan layanan gravatar untuk menampilkan foto anda.
BERITA TERKINI
BERITA POPULER
RSS| Layanan Mobile| Tentang Kami| Disclaimer| Kontak Kami| Karir| Newsletter
Copyright 2008 - 2012 inilah.com, All rights reserved inilah.com.