BEBERAPA pekan ini, ada tiga berita ekonomi dan bisnis yang ramai dibicarakan dunia. Pertama, kemerosotan finansial berkelanjutan di Eropa selatan. Kedua, gejolak buruh di China. Ketiga, permasalahan BP di Teluk Meksiko, tumpahan minyak sedang mengancam keberadaan perusahaan raksasa yang sempat menjadi badan korporat terbesar di dunia itu.
Walaupun ketiganya sedikit banyak berpengaruh pada perekonomian Indonesia, dua masalah di atas pasar buruh yang berubah di China dan tumpahan minyak di AS mempunyai relevansi khusus bagi Indonesia.
Fenomena bunuh diri berturut-turut yang terjadi di lingkungan pabrik Foxconn di Guangzhou dan perseteruan masalah upah di Honda seperti menandakan akan berakhirnya posisi China sebagai daya ekonomi yang luar biasa murah dengan tenaga kerja yang intensif.
Para tenaga kerja di China tampaknya sudah muak. Jelas mereka tidak lagi bisa menoleransi upah rendah dan kondisi kerja tidak memadai. Belum lagi cara kerja assembly line yang monoton, tanpa kenaikan upah kerja.
Baik produsen komponen Foxconn maupun Honda terpaksa menyetujui kenaikan upah 24-30%. Walaupun cepat mencapai sepakat, bukan berarti perselisihan selesai. Jangan kaget kalau berbagai tuntutan serupa akan bermunculan di negara-negara lain.
Sementara China akan tetap menjadi tujuan utama industri manufaktur global, perubahan harga tenaga kerja di sana telah membuka kesempatan bagi negara lain.
Vietnam, Bangladesh dan Filipina akan muncul sebagai alternatif tujuan industri manufaktur dunia. Dan tentunya, Indonesia seharusnya juga diuntungkan dengan perubahan ini.
Namun, Indonesia belum siap. Basis industri Indonesia yang terbengkalai masih terasa bekasnya, sejak peristiwa 1998 dan reformasi IMF.
Infrastruktur penting seperti jalan raya, listrik, pelabuhan dan bandara masih lemah. Di saat yang sama, undang-undang perburuhan yang ada malah membuat orang ragu mengembangkan pekerjaan pabrik.
Militansi serikat buruh juga menjadi masalah yang cukup mengganjal. Desember lalu, Jakarta digoyang protes dari buruh yang menuntut upah bulanan minimum dinaikkan dari Rp 1,1 juta menjadi Rp 1,3 juta.
Harap diingat, protes ini mempermasalahkan upah minimum di daerah; dan kenyataan bahwa jumlah upah minimum daerah berbeda satu sama lain juga semakin memperumit masalah.
Walau bagaimanapun, upah minimum ini masih jauh lebih murah daripada jumlah upah di China yang kini menjadi tinggi. Contohnya, pekerja di Foxconn Guangzhou yang berhasil melewati masa percobaan tiga bulan dibayar sekitar 2.000 yuan (US$295), dua kali jumlah yang diminta serikat buruh di Indonesia.
Berkurangnya faktor kompetitif di China ini adalah kesempatan yang sangat besar bagi Indonesia. Kuncinya, pemerintah harus tetap mempertahankan upah lokal agar tetap kompetitif, sekaligus menghindari perselisihan sosial politik seperti yang menimpa China.
Namun, suara-suara industri ini sudah redam. Apakah pemerintah yang sekarang mengakui pentingnya menciptakan dan mempertahankan basis manufaktur? Bagaimana lagi Indonesia akan dapat menciptakan lapangan kerja bagi jutaan rakyatnya yang putus sekolah?
Salah satu kelemahan industri Indonesia mungkin terletak pada besarnya pengaruh penghasil sumber daya alamnya. Kemampuan mereka mempengaruhi kebijakan berarti perekonomian negara ini terfokus pada ekspor sumber daya alam yang penting dan umumnya masih mentah.
Dan inilah kenapa insiden tumpahan minyak yang sedang terjadi di Teluk Meksiko begitu penting. Sikap keras Presiden AS Barack Obama cukup mengagetkan, hingga politisi Inggris mulai mengeluh tentang apa yang mereka rasakan sebagai kritik yang membawa-bawa kebangsaan.
Dengan didukung kemarahan publik yang menjalar, ketegasan Obama agar BP bertanggung jawab atas kerugian yang telah ditimbulkan bisa membocorkan paling sedikit US$20 juta dari kocek raksasa minyak dan gas ini. Jumlah ini bisa melambung lagi menjadi US$37 miliar, yang bisa membawa BP pada kebangkrutan.
Retorika dan kekuatan moral publik ditandingi oleh kekuasaan pemerintah. Dan walaupun BP punya sumber daya yang substansial untuk melakukan lobi, pihak manajemennya tahu benar bahwa mereka tidak bisa berbuat banyak di tengah kemarahan publik sekarang ini.
Pandangan meremehkan ini berasal dari tuduhan bahwa BP mampu menghindar dari peraturan dan standar keselamatan. Ini berarti pemerintah dan politisi juga bisa disalahkan.
Para pembuat kebijakan di Indonesia harus meninjau kembali situasi perekonomian saat ini. Apakah penghasil sumber daya alam yang beraneka ragam di negara ini terlalu kuat? [mor]
