INILAH.COM, Jakarta Keraguan atas hasil survei terbaru LSI semakin membesar dari berbagai kalangan. Keraguan tersebut terkait dengan naiknya pamor Partai Demokrat yang menyalip dua partai dominan, yaitu Partai Golkar dan PDI Perjuangan.

Padahal, dalam beberapa waktu terakhir ini, tidak ada tanda-tanda atas kenaikan pamor SBY, yang juga Dewan Pembina DPP Partai Demokrat. Alih-alih memberi kepuasan kepada publik, beberapa hari terakhir ini krisis finansial juga berimbas pada masyarakat Indonesia.

Nyata dirasakan masyarakat, khususnya masyarakat luar Jawa, turunnya harga komoditas seperti karet dan sawit diduga kuat akan menyurutkan jumlah 'fans' SBY. Bahkan sebelumnya, kecenderungan masyarakat di pulau Jawa telah 'apatis' dengan figur SBY dengan rapuhnya sektor riil.

"Tidak ada tanda-tanda kenaikan figur SBY. Agak aneh, jika tiba-tiba Partai Demokrat langsung berada di ranking satu," kata Direktur Eksekutif Reform Institute Yudi Latif kepada INILAH.COM, Senin (17/11) di Jakarta. Apa landasan keraguan Yudi? Apa pula ukuran kredibilitas lembaga survei? Berikut ini wawancara lengkapnya:

Bagaimana komentar Anda atas hasil survei LSI yang menyebutkan Partai Demokrat akan menjadi pemenang, jika pemilu dilaksanakan saat survei berlangsung. Apakah potensi Partai Demokrat untuk meraih suara mengambang pada Pemilu 2009 memang besar?
Persepsi masyarakat terhadap Partai Demokrat tergantung pada tingkat kepuasaan publik pada SBY. Selama pemerintahan ini masih dianggap bisa dipertahankan, maka popularitas Partai Demokrat masih tertolong. Karena Partai demokrat sangat tergantung SBY, maka PD sangat rapuh.
Selama ini, SBY masih cukup bertahan di luar Jawa. Tapi di Jawa sudah amburadul. Tapi sekarang ini, krisis justru menimpa masyarakat luar Jawa. Jadi jika selama ini luar Jawa tidak terpengaruh oleh krisis, tapi sekarang komoditas seperti sawit dan karet memukul masyarakat Jawa yang harganya anjlok. Jadi survei ini kan saat belum adanya krisis, kalau pun ada masih pada tahap awal, artinya semakin lama jelas di luar Jawa mengalami krisis yang sama. Kalau kepuasaan warga pada SBY menurun drastis, maka swing voter akan lari dari Partai Demokrat.

Bagaimana mengukur kredibilitas survei itu?
Menyangkut kredibilitas, syarat yang pertama bukan metodologis, tapi integritas. Pihak yang membiayai lembaga survey, seharusnya bukan dari orang-orang yang ikut berkontes. Karena survei dibiayai oleh aktor atau institusi yang terlibat kontestasi, maka sedikit banyak akan mempengaruhi hasil survei.
Yang kedua adalah metodologi survei, meski ini adalah sesuatu yang given. Ketiga, yang paling krusial integritas para pelaku survei di lapangan. Kalau petugas memanipulasi data, bisa saja. Seberapa ketat lembaga survei mengecek petugas lapangan? Ujung-ujungnyanya, integritas di hulu dan hilir dibutuhkan dalam menjaga krdeibilitas hasil survei.

Kalau dalam pandangan Reform Institut, bagaimana figur Partai Demokrat dan SBY?
Kalau sampai Juli lalu SBY masih di bawah Megawati terpaut sekitar 0,6%. Sedangkan Partai Demokrat menempati nomor tiga setelah PDIP, Partai Golkar, PD. Agak aneh juga hasil LSI ini, karena tidak ada faktor yang membuat Partai Demokrat kok tiba-tiba melejit ke ranking satu.
Makanya, saat ini kita melakukan survei, nanti awal Desember kita umumkan ke publik apa sesungguhnya yang terjadi. Karena tren SBY adalah turun terus, tidak ada tanda-tanda yang membuat SBY naik, ini faktor apa ini yang harus dipertanyakan.

Bagaimana dengan iklan SBY, Partai Demokrat, dan prestasi pemerintahan yang intensif di media massa, yang konon berpengaruh pada citra SBY dan Partai Demokrat?
Itu baru dugaan dan asumsi, karena tidak pernah ditanya. Dan survei tidak bisa mengejar pertanyaan itu. Itu hanya asumsi. Apa benar iklan itu mempengaruhi, itu perlu survei tersendiri. Juga tentang bagaimana dampak iklan politik bagi pemilih.

Bagaimana soal komunikasi politik yang dibangun Istana saat ini, termasuk beberapa departemen yang juga mengiklankan 'prestasi' departemennya?
Iklan departemen diarahkan justru kepada tokoh kementeriannya. Jadi susah untuk identifikasi ke arah SBY. Seperti Adyaksa Dault pada dirinya sendiri, Suryadharma Ali pada dirinya juga, susah untuk identifikasi ke SBY. Karena kabinet itu berasal dari berragam partai. Hanya iklan PNPM dan BOS yang mencitrakan SBY. [P1]