INILAH.COM, Jakarta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melobi sejumlah negara donor untuk meningkatkan jumlah stand by loan. Anggaran yang ekspansif diperlukan untuk mendorong gerak perekonomian. Efektivitas harus tetap dijaga.
Presiden SBY sudah berkirim surat untuk meningkatkan pinjaman siaga kepada sejumlah negara. Mereka antara lain Jepang, Australia, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan negara-negara di kawasan Timur Tengah.
Selain negara-negara tajir itu, pemerintah juga memburu komitmen utang siaga dari lembaga-lembaga keuangan internasional seperti IMF. Sebelumnya stand by loan juga akan diberikan oleh Bank Dunia US$ 5 miliar, di mana US$ 2 miliar di antaranya bisa langsung ditarik.
Pinjaman jangka pendek dari IMF diberikan tanpa syarat bagi negara-negara yang dinilai memiliki kebijakan fiskal dan kondisi ekonomi yang baik. Itu tertuang dalam salah satu butir komunike pertemuan menteri keuangan dan gubernur bank sentral negara G-20 di Sao Paolo, Brasil. Indonesia termasuk pengusung gagasan itu.
Ekonom INDEF, Fadhil Hasan mengemukakan pemerintah memang harus mencari alternatif-alternatif sumber likuiditas untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. "Bila tidak, dikhawatirkan pertumbuhan ekonomi akan melorot jauh," ujarnya di Jakarta.
Krisis finansial global yang berdampak pada perlambatan ekspor diprediksi bakal menimpa perusahaan-perusahaan di Tanah Air. Oleh karena itu, untuk mendorong gerak perekonomian perlu dukungan anggaran negara yang ekspansif.
Di lain sisi, pemerintah tidak memiliki dana yang cukup untuk melakukan hal tersebut. "Di sinilah peran stand by loan yang diupayakan oleh pemerintah," imbuhnya.
Utang kepada negara lain menjadi opsi yang masuk akal karena upaya penerbitan SUN dalam kondisi seperti ini susah diserap oleh investor. Pemerintah juga berjanji bahwa stand-by loan akan digunakan jika pasar tidak mampu menyerap penebitan SUN sebesar Rp 54,7 triliun.
Selain utang siaga, pemerintah menilai perlunya berbagai penajaman maupun prioritas dalam program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah. "Pangkas saja yang tidak penting. Kemudian perlu juga diperbaiki masalah efektivitas yang berhubungan dengan penyaluran yang biasanya bertumpuk di akhir tahun," paparnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan, Anggito Abimanyu mengatakan bahwa kebijakan pemerintah tersebut merupakan tindak lanjut kesepakatan pertemuan tingkat menteri kelompok negara G-20 di Sao Paolo, Brasil dan kepala negara di Washington, AS.
Anggito menjelaskan, utang siaga di luar plafon pinjaman luar negeri dalam APBN 2009 yang mencapai Rp 52,2 triliun. Stand by loan juga bisa ditingkatkan sebanyak mungkin, karena hanya dipakai jika dibutuhkan.
Mengenai opsi kembali berutang pada IMF, Anggito menambahkan bahwa Indonesia saat ini belum akan menggunakan fasilitas itu. Kondisi neraca pembayaran dan cadangan devisa masih cukup kuat. "Kondisi saat ini benar-benar berbeda dibanding saat krisis lalu," sebutnya.
Pinjaman jangka pendek dari IMF tanpa syarat ini di luar program-program regular yang telah ada. Anggito menjelaskan bahwa ini semacam program khusus dari IMF yang diberikan tanpa syarat atau tanpa letter of intent, untuk mencegah parahnya krisis global.
Apapun langkah yang diambil oleh pemerintah, sensitivitas gejolak perekonomian global membuat pemerintah harus berhati-hati. Pemerintah ibarat berdiri di dua sisi, di mana kesalahan melangkah akan mendorong kejatuhan lebih lanjut. Di satu sisi ada kondisi keringnya likuiditas akibat krisis. Di lain sisi, ada opsi utang yang bila tidak dikelola dengan baik bakal menggerus kredibilitas. [I4]