INILAH.COM, Jerusalem - Meski sempat sehari membuka jalur Gaza, Israel kembali menolak bantuan kemanusiaan untuk memasuki jalur Gaza melalui tempat-tempat penyeberangan Israel. Penolakan ini disampaikan Menteri Pertahanan Israel Ehud Barak setelah terjadi beberapa aksi kekerasan di perbatasan.

Saat ditanya Radio Militer Israel tentang imbauan Sekjen PBB Ban Ki Moon untuk membuka akses masuk bantuan kemanusiaan, Barak keukeuh dengan keputusannya untuk tidak membuka kembali tempat-tempat penyeberangan itu.

"Tidak. Dibutuhkan ketenangan agar tempat-tempat penyeberangan itu bisa dibuka," ujar Barak seperti dilansir kantor berita Reuters, Rabu (19/11) waktu setempat.

Ban menelpon Perdana Menteri Israel Ehud Olmert, Selasa 18 November untuk mendesak dengan keras agar membantu gerakan yang lebih leluasa pasokan-pasokan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan. Selain itu, para pekerja PBB memasuki jalur Gaza.

Israel menutup tempat-tempat penyeberangan itu setelah para pejuang Palestina menanggapi serangan roket setiap hari terhadap penyerbuan tentara Israel 4 Nopember di wilayah yang dikuasai Hamas itu. Sementara gencatan senjata selama 5 bulan yang ditengahi Mesir sebagian besar ditaati.

Barak mengakui dalam wawancara radio, bahwa aksi kekerasan itu dipicu oleh serangan Israel, yang menurut militer menghancurkan satu terowongan di perbatasan. Terowongan tersebut digali para pejuang Gaza untuk menangkap tentara Israel.

Lebih dari selusin pejuang Palestina tewas dalam dua minggu belakangan ini. Beberapa warga Israel cedera akibat lusinan serangan roket.

PBB dan badan-badan kemanusiaan menyatakan kecemasan mereka bahwa blokade Israel terhadap Jalur Gaza , di mana separuh dari 1,5 juta jiwa penduduk tergantung pada bantuan PBB, bisa menimbulkan kesengsaraan manusia.

Olmert, pekan lalu mengatakan, ia mempersiapkan satu rencana baru bagi aksi militer di Jalur Gaza untuk menghentikan serangan roket itu.

Tetapi ia tampaknya mengesampingkan suatu satu operasi darat yang luas dan mengatakan pemerintahnya akan memantau situasi dan bertindak dengan cara yang tenang dan tuntas.

Olmert, yang memulai perundingan perdamaian yang ditengahi AS dengan Presiden Palestina Mahmud Abbas setahun lalu, mengundurkan diri September karena terlibat skandal korupsi. Ia tetap sebagai perdana menteri sampai satu pemerintah baru terbentuk setelah pemungutan suara.[*/nng]