INILAH.COM, Jakarta - Selama kurun waktu 2004-2008, DPR menghasilkan 129 produk legislasi berupa Undang-undang (UU). Sayangnya dari ratusan UU tersebut, hanya 18 UU saja yang sejalan dengan HAM, sisanya 111 UU bertentangan dengan HAM.

"Semestinya hak asasi manusia (HAM) merupakan indikator dan elemen utama dalam pembahasan dan penyusunan UU," kata asisten deputi pengawas Lembaga Studi Advokasi Masyarakat (Elsam), Indriyaswati Septaningrum di Jakarta, Kamis (4/12).

Indri memaparkan dari 129 UU tersebut, ada 34 UU yang berelasi dengan HAM. Namun bila dikaji lebih jauh, hanya terdapat 18 UU yang sejalan dengan HAM. Sisanya, 16 UU justru tidak sejalan dengan HAM.

"Ini menimbulkan pertanyaan, sebenarnya para legislator memahami tidak sih, soal HAM," cetusnya.

Menurutnya, ketidakmampuan DPR untuk mengintegrasikan prinsip HAM dalam UU akan menghambat kemajuan dan perlindungan HAM secara optimal. "Lebih dari 50 persen dari jumlah UU yang membahas HAM justru merupakan produk yang tidak sejalan dengan nilai HAM. Contohnya UU Pornografi dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)," ujarnya.

Hal seperti ini, lanjut Indri, jika dibiarkan akan terus bertambah, apabila tidak terdapat perubahan sikap dan pemahaman atas prinsip HAM di DPR.

"Apabila tidak ada perubahan maka ini akan menambah daftar panjang UU yang akan mengalami judicial review di MK karena kelalaian dan ketidakmampuan untuk mengintegrasikan HAM. Artinya, kalau UU tidak bertentangan dengan HAM bahkan dijamin dengan konstitusi dan kemudian dibatalkan, maka itu bentuk pemborosan keuangan negara," tandasnya.[dil]