INILAH.COM, Jakarta - Evaluasi UKP4 tentang kinerja para menteri menimbulkan polemik. Terutama muncul dari kalangan partai politik yang menterinya mendapat rapor merah. Bagaimana dengan PAN?
Menurut Wasekjen DPP PAN Viva Yoga, pihaknya sama sekali tidak tersudut dengan rapor merah yang menimpa kadernya di eksekutif. Tidak ada masalah, cetusnya kepada wartawan termasuk R Ferdian Andi R dari INILAH.COM kemarin. Berikut wawancara lengkapnya:
Bagaimana dengan evaluasi UKP4 (Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan) yang menyebut menteri dari PAN dapat rapor merah?
Apakah proses evaluasi dikaitkan dengan jadwal APBN atau tidak? Kalau di Kementrian Hukum dikatakan soal lapas yang menjadi masalah, karena memang belum dibangun. Baru baru dua bulan baru turun dananya. Jadi program itu bisa berjalan, jika ada dananya.
Kita juga sudah klarifikasi ke UKP4, katanya tidak ada rapor merah di Kementerian Hukum dan HAM. Karena kami juga melakukan evaluasi di internal kepada kerja anggota DPR dan kader PAN di eksekutif.
Bukankah evaluasi UKP4 memiliki pijakan Inpres No 1 tahun 2010?
Yang saya tanyakan ke UKP4, apakah proses evaluasi itu berkaitan dengan jadwal penggunaan anggaran. Ini penting, karena pelaksanaan program butuh dana.
Apakah PAN merasa hasil evaluasi UKP4 ini menjadi bahan gorengan partai lain Golkar dengan menggulirkan wacana reshuffle kabinet?
Tidak. Memang kalau UKP4 ada pijakannya. Namun ada juga suara kritis seperti Mendagri Gamawan Fauzi, kan banyak Pemilukada bermasalah, apakah itu disebut berhasil? Makanya banyak pertanyaan soal evaluasi UKP4.
Apakah PAN merasa semakin terpojok dengan rapor merah Menkumham ini, karena sebelumnya juga terpojok di Setgab dengan dipilihnya Aburizal Bakrie sebagai Ketua Harian, bukan Hatta Rajasa?
Tidak menjadi masalah. [mdr]