INILAH.COM, Jakarta Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) akan diturunkan lagi tahun 2009. Sinyal positif ini tidak hanya berlaku untuk jenis premium, tapi juga solar. Subsidi pun akan lebih diefisienkan, terutama untuk BBM konsumsi komersial.
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengisyaratkan harga BBM, terutama solar akan diturunkan Januari 2009 mendatang. Ini mengikuti pemangkasan harga BBM jenis premium yang sudah diturunkan lebih dulu. "Untuk premiun atau penurunan lainnya, termasuk solar, kira-kira bulan Januari," tukasnya di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin (8/12).
Menurut Kalla, untuk menurunkan harga BBM, pemerintah harus mempertimbangkan beberapa hal, seperti harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah (kurs), dan juga subsidi. "Kalau harga internasional turun, pasti BBM kita turunkan. Itu sudah pasti," ujarnya.
Pemerintah menurunkan harga BBM dalam negeri secara bertahap, menyusul anjloknya harga minyak mentah dunia. Per 1 Desember, pemerintah telah memangkas harga BBM bersubsidi jenis premium sebesar Rp 500 dari Rp 6.000 menjadi Rp 5.500 per liter. Penurunan ini menyusul jatuhnya harga minyak mentah dari rekor tertinggi di US$147 per barel pada Juni 2008 lalu menjadi di kisaran US$46 per barel pada Desember.
Apakah penurunan harga solar bisa mencapai Rp 500 per liternya? Kalla berjanji untuk memperhitungkannya kembali. Semuanya tergantung pada posisi harga minyak terakhir di pasar. Hal ini termasuk menunggu keputusan negara-negara produsen minyak (OPEC) pada 15 Desember 2008, yang rencananya akan membahas tentang pembatasan kuota produksinya.
"Kita lihat harga minyak nantinya. Tapi kita tunggu juga 15 Desember ini, OPEC maunya apa. Jadi harga belum bisa ditentukan sekarang. Jadi harga minyak terakhir rata-ratanya harus dihitung," katanya.
Dia juga menegaskan pemerintah tidak akan memberikan subsidi lagi terhadap premium. Ini karena sebagian besar premium dikonsumsi kendaraan pribadi. "Kalau premium lebih banyak dipakai untuk kepentingan pribadi. Tidak ada itu pabrik, mobil-mobil truk, dan angkutan yang pakai bensin," tukasnya.
Kalla pun menambahkan subsidi akan lebih difokuskan hanya pada sektor yang benar-benar komersial, seperti truk dan bus. "Memang rencananya demikian. Sejak dulu konsepnya begitu. Makin lama kita hanya akan menyubsidi yang betul-betul komersial. Di mana yang komersial itu sebetulnya solar. Kalau solar kan banyak dipakai industri dan sebagainya," jelas Kalla.
Di sisi lain, Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR-RI Harry Azhar Azis mengatakan, anggaran yang semula digunakan untuk subsidi premium, tidak bisa dialihkan kepada kegiatan apa pun, termasuk mensubsidi solar. "Karena hal ini bertentangan dengan UU APBN," ujarnya.
Namun, lanjutnya, sisa anggaran yang akan masuk dalam kantong Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) bisa digunakan dalam APBN perubahan 2009. "Tapi kalau mau dialihkan, harus melalui pembicaraan dengan DPR dulu," katanya.
Terkait rencana penghentian subsidi premium, Harry menyatakan dukungannya. Menurutnya, harga jual premium di level Rp 5.500 per liter sudah setara dengan harga keekonomiannya, sehingga tidak menggerus anggaran subsidi BBM dalam APBN-P 2008 sebesar Rp 126 triliun.
Penghentian subsidi ini pun dinilai dapat menguntungkan pemerintah, terutama jika harga minyak mentah dunia terus turun. Hal ini terkait keuntungan yang akan diperoleh. Harga minyak mintah Indonesia (ICP) saat ini, jauh di bawah asumsi APBNP 2008 dan APBN 2009 sebesar US$90 dan US$80 per barel.
Harry menambahkan pemerintah harus memberi penjelasan pada masyarakat tentang jangka waktu pemberlakuan penghentian subsidi. Pasalnya, jika subsidi premium dihapus secara permanen, maka pemerintah perlu menyiapkan langkah-langkah antisipasi, terutama untuk menghadapi lonjakan harga minyak dunia. "Kalau harga minyak naik lagi dan melebihi daya beli masayarakat, bisa dihadapi oleh pemerintah. Ini untuk mencegah salah tanggap dari masyarakat saja," ujarnya. [I4]