INILAH.COM, Jakarta Enam pensiunan jenderal TNI siap berlaga pada Pemilihan Presiden 2009. Ketimbang berebut kekuasaan, kenapa mereka tak menyatukan visi-misi memajukan bangsa? Kekuasaan memang sering membuat orang birahi.
Sampai saat ini, empat purnawirawan tentara berpangkat terakhir jenderal memang sudah menunjukkan hasrat kuat memimpin negara. Mereka adalah presiden saat ini, Susilo Bambang Yudhoyono, mantan Menkopolkam/Panglima TNI Wiranto, mantan Pangdam Jaya Sutiyoso, dan mantan Pangkostrad Prabowo Subianto. Kecuali itu, ada pula mantan Sekjen Wankamhanas M Yassin dan mantan KSAL Soebiyanto.
Untuk kepentingan siapa? Untuk apa? Rakyat banyak bertanya. Sebab, persaingan di kalangan mereka dianggap rakyat sebagai bukti perpecahan dalam tubuh tentara.
Dulu, mereka adalah para sejawat. Kini, menjelang pemilu, mereka tak lagi duduk semeja. Mereka bahkan melakoni 'perang bintang' dalam belantara politik Indonesia.
Para purnawirawan militer itu sebaiknya menyimak Survei Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis). Hasil survei itu menunjukkan rakyat membutuhkan perubahan dan pembaharuan dalam pemerintahan 2009-2014.
"Keinginan adanya perubahan dan pembaharuan itu berdampak pada pilihan rakyat atas calon presiden dan wakil presiden mendatang," kata Direktur Eksekutif Puskaptis, Husin Yazid di Jakarta, Selasa (09/12).
Sudah tidak perlu lagi ada dikotomi sipil-militer, Jawa-nonjawa, ataupun tua-muda dalam perekrutan kepemimpinan nasional. Para jenderal purnawirawan itu mestinya berdialog dan berembuk satu meja untuk memikirkan bagaimana menciptakan kesejahteraan dan keadilan di Indonesia, memajukan bangsa ini di antara bangsa-bangsa lain.
Selama mereka saling bersaing untuk pemilu dan pilpres 2009, maka kehadiran mereka layak dipertanyakan: apakah ambisi mereka itu kepentingan pribadi dan golongan ataukah kepentingan bangsa yang merindukan solusi persoalan?
Di tengah krisis keuangan global yang menghantam ekonomi nasional, kehadiran para purnawirawan militer diharapkan menjadi pemecah persoalan. Bukan justru menjadi kekuatan yang saling bersaing dan menjadi problem baru karena terbukti tidak bersatu.
"Juga bukan soal bintang jenderal dan tidak. Yang perlu bagi bangsa ini adalah dokter yang bisa menyembuhkan penyakitnya," tegas mantan Kassospol ABRI, Syarwan Hamid dalam sebuah diskusi di Jakarta.
Indonesia kini membutuhkan pemimpin pemberani, jujur, dan punya program pembangunan terarah untuk memberantas kroupsi, kolusi, kemiskinan, kebodohan, dan ketidakadilan.
Syarwan, Ketua Tim Sukses Sutiyoso, menyatakan tidak secara otomatis capres dari militer bisa langsung terjun ke politik. Harus ada masa transisi. Jangan memilih pemimpin bereksperimen. Pemimpin nasional harus lengkap pengalamannya.
Para analis politik mengingatkan bahwa tidak semua bekas militer sukses dalam memimpin. Karena itu, jika ada satu calon presiden dari militer, itu lebih baik ketimbang banyak capres dari sayap militer, tapi tak menentu. Di sini faktor kapasitas pribadi lebih menentukan ketimbang pangkat, senioritas, atau kedudukan.
Persoalannya, kata peneliti senior LIPI, Syamsuddin Haris, apakah para purnawirawan militer mau bersatu? Lagi pula, belum tentu mantan militer yang sukses di institusi militer bisa sukses pula di kehidupan politik. Ketokohan dalam institusi militer bukan jaminan bagi institusi politik.
Maka, jika para purnawirawan militer itu berdialog dan duduk semeja serta sepakat untuk mengajukan satu calon presiden saja dari sayap tentara, tentu akan lebih bermakna. [I4]