INILAH.COM, Jakarta Mantan Presiden Abdurrahman Wahid boleh saja terus menyuarakan golput. Perlawanan terhadapnya pun bertubi-tubi. Terakhir, gerakan perlawanan justru muncul dari kalangan Nahdlatul Ulama, organisasi yang dibesarkan dan membesarkannya.
Entah apa yang ada di benak Gus Dur saat menyuarakan seruan golongan putih itu. Sebagai politisi, langkah cucu pendiri NU, KH Hasyim Asyari itu, memang sulit diduga. Itu pula yang membuat Gus Dur jadi figur unik dan kuat di pelataran politik nasional.
Tapi, satu hal yang tak terbantahkan, seruan golput juga bagian dari kepentingan politik Gus Dur. Seruan itu dengan sangat gampang dibaca sebagai bentuk kekecewaan Gus Dur atas kegagalan sepak terjangnya di panggung politik.
Namanya kini amat jarang disebut-sebut sebagai calon presiden. Padahal, ambisinya maju ke pertarungan itu sangatlah besarnya. Apalagi, Gus Dur kemudian gagal memegang kendali atas Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Karena sarat dengan kepentingan politik pribadinya, seruan golput Gus Dur pun banyak mendapat cibiran para pihak. Diam-diam, terbentuk gerakan melakukan perlawanan terhadap seruan itu.
Perlawanan itu, bahkan muncul dari kalangan NU sendiri. Tak kurang dari Ketua Umum PB NU, Hasyim Muzadi yang menyuarakan hal itu. "Pemilu adalah satu proses untuk menegakkan kekuasaan negara. Dalam konteks ini, wajib hukumnya bagi warga negara untuk terlibat di dalamnya," kata Hasyim, calon wakil presiden empat tahun lalu.
Bahkan, menurut Hasyim, persoalan ini mestinya tak lagi mengemuka di kalangan NU. Pasalnya, NU sudah pernah membahas dan menyatakan sikap menjelang Pemilu 1997. Hanya saja, NU juga tak melarang warganya jika mengambil sikap politik golput.
Organisasi keagamaan lainnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun menyesalkan seruan Gus Dur itu. Mereka menilai Gus Dur tidak arif karena langkahnya sarat kepentingan politik pribadi.
"Golput lebih banyak mudharatnya dibandingkan kemashalatannya. Dari sisi agama, golput tidak sejalan dengan tujuan utama fiqih siyasah (politik), yaitu mewujudkan kemashalatan bersama," kata Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Asrorun Niam.
Para kiai dan ulama Jawa Timur bahkan bergerak lebih cepat lagi memberi perlawanan terhadap Gus Dur. Mereka memutuskan mencoblos pada Pemilu 2009 hukumnya adalah fardlu kifayah.
Perlawanan terhadap Gus Dur, tentu lebih besar lagi, pada kalangan partai politik peserta Pemilu 2009. Tokoh PKS, Hidayat Nur Wahid, bahkan menilai seruan Gus Dur sebagai langkah politik yang mubazir. Golput dalam pandangan Nur Wahid adalah kawannya setan.
Kebablasan? Mungkin kalau dipandang dari satu sisi. Tapi dari susu hukum agama, Nur Wahid tidaklah bisa disalahkan. Bukankah dalam agama, perbuatan yang mubazir dekat dengan setan?
"Jangan dilewatkan dengan sembarang memilih. Pipergunakan pada sesuatu yang betul-betul sesuai dengan hati nuran agar tidak mubazir. Karena Al-Quran sendiri melarang kita untuk mubazir," kata Nur Wahid.
Golput memang menjadi salah satu persoalan demokrasi. Empat tahun lalu, partisipasi publik pada Pemilu Legislatif masih terhitung tinggi, yakni mencapai 80%. Hanya saja, angka itu turun saat terjadi Pemilihan Presiden putaran kedua, yang mempertemukan Susilo Bambang Yudhoyono-M Jusuf Kalla dengan Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi. Saat itu lebih dari 25% pemilik hak pilih memilih golput.
Tahun ini, banyak yang memperhitungkan angka golput akan lebih tinggi lagi. Ada yang memperhitungkan hingga 40%. Ini antara lain berdasarkan fakta tingginya angka golput pada beberapa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung akhir-akhir ini. [I4]
Dapatkan berita populer pilihan Anda gratis setiap pagi
di sini
atau akses mobile langsung
http://m.inilah.com via ponsel dan Blackberry !