INILAH.COM, Jakarta - Pemerintah dan DPR telah mengesahkan besaran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). Namun pembahasan BPIH yang memakan waktu lama menimbulkan rumor tak sedap.
Rumor tak sedap menyeruak seiring alotnya pembahasan BPIH di Komisi VIII DPR. Salah satunya terkait informasi, sejumlah anggota Komisi VIII DPR meminta sejumlah nominal uang sebesar Rp12,5 miliar ke Kementerian Agama.
Namun menurut Wakil Ketua Komisi VIII DPR Radityo Gambiro, tak seperakpun pihaknya menerima dari Kementerian Agama. "Tidak ada seperakpun yang kami terima," tegasnya kepada pers termasuk R Ferdian Andi R dari INILAH.COM, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (21/7). Berikut wawancara lengkapnya:
Bagaimana dengan rumor permintaan sejumlah uang ke Kementrian Agama oleh oknum di Komisi VIII?
Saya tegaskan, tidak ada sama sekali. Tidak ada seperak pun. Anda jangan macam-macam. Ini bukan tabayun (klarifikasi).
Ada kabar, persoalan BPIH ini sempat dibahas di Setgab Koalisi?
Ya nggak jelas, tanya sama Setgab. Kami tidak tahu.
Lalu, apa penjelasan logis atas molornya pembahasan?
Oh nggak, kalau molornya ini sudah jelas karena masalah indirect cost dan sebagainya, tapi kita tidak tahu menahu soal deal ini, dan itu. Jangan kita disakiti begitu. Kita minta jangan dicerai soal itu.
Artinya bisa dikatakan clean proses ini ya?
Intinya saya lillahi taala tidak menerima seperakpun, tidak ada deal apa-apa, jadi kalau mau dituduh seperti ini ya, kalau tidak ada orangnya, akhirat kita ketemu. Kurang ajar itu, kita kerja keras ada omongannya seperti itu.
Apakah ketidakhadiran Ketua Komisi VIII DPR Abdul Kadir Karding dalam pengesahan ini adalah hal biasa saja?
Saya kira kita pimpinan kolektif. Ini sudah final, dan saya kira kita bekerja semaksimal mungkin, tanpa deal-deal, tanpa ada menerima serupiah pun, dan insya allah lahir batin, dunia akhirat kita pertanyakan. Bahwa ada hal yang lain-lain, saya tahu sebatas yang saya tahu dong.
Ada upaya untuk investigasi internal terkait rumor tak sedap di Komisi VIII?
Faktanya, ini tertunda-tunda atau panjang karena proses pengupasan komponen satu per satu, kan kalau dilihat misalnya komponen biaya makan sekian, ini kita minta penjelasan makan apa?
Lalu soal siskohat yang sekian, kita perlu tahu komponennya. Itu kita kuliti satu per satu. Kita ingin mengetahui dan membangun sistem ke depan supaya ini baku. Kalaupun ada penambahan anggaran, tambahnya satu, dua saja. [mdr]