INILAH.COM, Jakarta - Komisi XI DPR RI secara aklamasi memilih calon tunggal Darmin Nasution sebagai Gubernur BI periode 2010-2015. Meski, untuk menuju aklamasi, Komisi XI harus berdebat terlebih dahulu soal catatan terhadap Darmin Nasution. Apa makna catatan itu bagi Darmin?
Sejatinya tidak ada yang istimewa terhadap sembilan butir catatan yang ditujukan pada Darmin Nasution. Hanya saja, kesan yang muncul hakikatnya DPR tak melupakan kasus Century yang diduga melibatkan Darmin Nasution. Disebut-sebut, otak atas ide munculnya catatan ini tak lain adalah Partai Golkar.
Wakil Ketua Komisi XI dari Fraksi Partai Golkar Harry Azhar Azis tidak menampik jika pihaknya penggagas pertama dengan kemunculan catatan terhadap Darmin Nasution.
Hanya saja, Harry membantah jika catatan itu sebagai upaya Partai Golkar terhindar dari kehilangan muka di depan publik karena saat Pansus Century bersepakat Darmin Nasution sebagai pihak yang turut bertanggungjawab.
Tidak juga. Ini justru mempertegas karena selama ini mencampuradukkan antara politik dan hukum, cetusnya kepada INILAH.COM di Gedung DPR seusai pemilihan Gubernur BI, Kamis (22/7) malam. Berikut wawancara lengkapnya:
Format pemilihan Gubernur BI dengan cara musyawarah mufakat ditambah dengan catatan ini, sebenarnya ide dari Partai Golkar. Ada apa di balik ini semua?
Posisi politik berbeda dengan posisi hukum. Artinya, Partai Golkar tidak mau mencampuradukkan wilayah politik dan hukum.
Apakah dengan cara ini, Partai Golkar tidak kehilangan muka di depan publik karena sebelumnya Partai Golkar memilih opsi C dimana disebut Darmin Nasution sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam kasus Bank Century?
Tidak juga. Ini justru mempertegas karena selama ini kita selalu mencampuradukkan seperti jika ada keputusan politik berarti orang itu salah. Kita tidak mau seperti itu.
Tapi bukankah Partai Golkar tidak memberlakukan itu pada diri Sri Mulyani yang sejatinya statusnya sama dengan Darmin Nasution dalam kasus Century. Saat itu belum ada keputusan hukum baru keputusan politik, namun beberapa anggota DPR dari Golkar walkout saat Sri Mulyani hadir?
Kalau Sri Mulyani tidak ada hubungannya langsung dengan kita di DPR. Sri Mulyani hubungannya langsung dengan Presiden. Kan dia mengundurkan diri. Soal walkout anggota DPR dari Golkar, tidak ada sikap resmi fraksi. Tapi anggota punya sikap, kami sebagai pimpinan tidak bisa menghalangi sikap yang mencerminkan hati nurani masing-masing.
Apa makna catatan itu? Muncul persepsi publik itu hanya bagian dari alibi Partai Golkar agar tidak dituduh menjilat ludah sendiri dalam kasus Century?
Tidak. Kita mempertegas posisi dan status keputusan politik itu tetap yang tidak menyebabkan seseorang dinyatakan otomatis secara hukum bersalah. Keputusan DPR justru meminta kepada lembaga hukum untuk memproses secara hukum kasus Century.
Karena itu, kita tidak layak menempatkan Darmin sebagai orang bersalah. Ini bisa berpengaruh besar untuk semua yang lainnya, dalam pemilihan kepala daerah dan lainnya.
Munculnya format catatan ini memang ide awal dari Partai Golkar?
Golkar kan salah satu fraksi di dalam Komsii XI ini. Golkar dari kapan saja dan menghadapi siapa saja kan selalu siap. [mdr]