FPDIP Tolak Tukang Bolos Diumumkan

INILAH.COM, Jakarta - Usulan agar anggota DPR tukang bolos diumumkan dinilai berlebihan. Anggota DPR bukan birokrat yang wajib mengikuti rapat sampai selesai.

"Saya rasa nggak perlu. Lembaga ini bukan lembaga birokrasi yang harus duduk sampai selesai. kehadiran fisik diutamakan tetapi lembaga yang bersifat organis ini tidak wajib duduk sampai selesainya acara," kata anggota FPDIP Gayus Lumbuun di gedung DPR, Kamis (18/12).

Menurut Gayus, wajar jika saat rapat paripurna banyak kursi yang terlihat kosong. "Ya kalau kelihatan kosong, mungkin dia keluar ke tempat lain, nanti balik lagi. Jadi jangan diharapkan kita seperti birokrasi di pemerintahan yang wajib datang dari pagi pulang jam sekian. itu birokrasi, kita ini politisi. Politisi memenuhi berbagai kepentingan-kepentingan lain yang tidak sama," ujarnya.

Gayus mencontohkan dirinya, yang juga menjadi wakil ketua BK. Di saat yang bersamaan, dirinya juga anggota Komisi III dan terlibat dengan Panja serta Pansus yang mengurusi berbagai persoalan.

"Tentu saya tidak bisa berada di jam sekian, menit ke sekian di tempat yang sama. Tapi yang penting alasan ketidakhadiran saya tidak ada rekayasa, tidak ada pemalsuan soal tanda tangan," pungkas Gayus.[dil]