INILAH.COM, Jakarta - Jalan Darmin Nasution menuju kursi Gubernur Bank Indonesia benar-benar tak mulus. Ia harus melewati drama politik melalui sidang paripurna DPR.
Hampir lima jam, Darmin tersandera untuk menuju kursi BI 1. Selain harus menerima sembilan catatan, ia juga harus rela jika dua fraksi walk out saat pengesahan dirinya. Bobot politik Darmin sebagai Gubernu BI terganggu.
Meski bukan jabatan politik, posisi Darmin Nasution sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2010-2015 secara politik terganggu. Karena, proses pengesahan dirinya sebagai Gubernur BI dalam Sidang Paripurna DPR, Kamis (29/7) tidak berjalan mulus.
Dua fraksi DPR yakni PDI Perjuangan dan Hanura lebih memilih walk out dari ruangan sidang saat DPR memutuskan untuk melakukan voting terbuka terhadap posisi Darmin Nasution. Kelompok ini berdalih, voting dalam memilih orang (Darmin Nasution) tidak bisa dilakukan secara terbuka namun tertutup.
Tata Tertib DPR menyebutkan bahwa menyangkut orang dilakukan voting secara tertutup. PDIP tidak bertanggungjawab dalam proses ini, tetapi memahami realitas yang ada, ujar Wakil Ketua DPR Pramono Anung dari PDI perjuangan yang juga turut serta aksi walkout sesaat digelar voting terbuka.
Sementara hal senada juga ditegaskan oleh Sekretaris Fraksi Partai Hanura Syarifuddin Sudding. Ia menegaskan sama sekali tidak mengakui Darmin Nasution sebagai Gubernur BI. Kami tidak pernah mengakui yang namanya Darmin Nasution sebagai Gubernur BI, katanya ditemui seusai sidang paripurna di Gedung DPR, Jakarta.
Menurut dia, Darmin Nasution merupakan salah satu nama yang masuk dalam rekomendasi DPR yang bertanggung jawab dalam kasus Bank Century. Menurut dia, DPR jangan melecehkan keputusannya sendiri dengan memilih Darmin Nasution.
Biarlah yang memilih yang bertanggungjawab atas keputusan itu. Tapi kami punya sikap, konsisten dengan opsi C di Pansus Century, tegasnya.
Sikap dua fraksi yang walkout dan mempersoalkan posisi Darmin Nasution memang kontras dengan sikap fraksi saat di Komisi XI DPR saat uji kelayakan dan kepatutan DPR.
Saat itu, semua fraksi secara bulat menerima Darmin Nasution sebagai Gubernur BI dengan mencantumkan sembilan catatan. Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Hanura termasuk di dalamnya.
Hal ini pula yang menjadi tanda tanya bagi Wakil Ketua Komisi XI DPR Achsanul Qosasi yang juga politikus Partai Demokrat. Menurut dia, dua anggota Fraksi Hanura di Komisi XI cukup aktif dan menyetujui Darmin Nasution sebagai Gubernur BI.
Kami menyayangkan sikap Fraksi Hanura. Dua anggota Fraksi Hanura di Komisi XI aktif kok. Keduanya juga turut menyepakati Keputusan Komisi XI, tegas Achsanul Qosasi.
Drama politik paripurna DPR ini, bagi Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso yang juga pimpinan sidang paripurna tidak menampik jika proses yang panjang ini mengurangi bobot politik bagi Darmin Nasution sebagai Gubernur BI.
Dengan adanya catatan sembilan poin dan dua fraksi yang walk out memang ada nuansa mengurangi bobot politiknya sebagai Gubernur BI, cetus Priyo dicegat seusai rapat paripurna DPR.
Proses pengesahan Darmin Nasution memang tidak mulus. Ini bermula dari interupsi sejumlah anggota DPR terutama mereka yang getol dan tergabung dalam Tim Sembilan Inisiator Angket Century seperti Bambang Soesatyo dan Lily Wahid.
Saya meminta Rapat Paripurna DPR hari ini dengan tegas menolak Darmin Nasution sebagai Gubernur BI sekalipun telah dipilih Komisi IX. Paripurna dapat membatalkan pilihan tersebut karena kedudukan rapat paripurna lebih tinggi, cetus salah satu di antara mereka.
Meski demikian, tidak semua Tim Inisiator Angket Century berteriak lantang atas keberadaan Darmin Nasution. Sebut saja Andi Rahmat yang justru menerima Darmin Nasution dan Maruarar Siarit yang saat uji kelayakan dan kepatutan juga mendukung Darmin Nasution. Entahlah, politik memang tidak hitam putih dan sulit dinalar akal publik. [mdr]