Pilkada Langsung Mengarah Kepada Politik Dinasti

INILAH.COM, Jakarta- Ketua Dewan Direktur Sabang-Merauke Circle (SMC) Syahganda Nainggolan, menilai arah perpolitikan di tanah air terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada), telah diwarnai praktik berdasarkan dinasti keluarga.

Fenomena itu dinilainya sebagai wujud feodalisme baru yang jauh dari bobot sosial-politik, sekaligus mengabaikan arti kemajuan demokrasi yang mensyaratkan tampilnya figur-figur berkualitas dan pantas.

"Yang terjadi dewasa ini justru parade anggota keluarga dalam pencalonan Pilkada, baik istri, anak, menantu, atau di sekitar kerabat dekat, sehingga sulit untuk mengukur kemampuan politiknya," jelas Syahganda Nainggolan dalam keterangan tertulis kepada INILAH.COM Kamis (29/7).

Kapasitas mereka yang berangkat dengan bekal politik dinasti itu, kata Syahganda, umumnya tidak memenuhi harapan masyarakat kecuali dikenal akibat membonceng popularitas suami, bapak, atau karena didongkrak namanya oleh partai pendukung.

"Sementara perannya sendiri untuk publik juga terbatas," tegas Syahganda, yang tak menolak bila calon dari trah dinasti memiliki kapasitas politik mumpuni.

Ditambahkan, sejumlah calon pemimpin yang mewakili dinasti kemudian menjadi pejabat publik sebagai walikota atau bupati, sebelumnya juga tidak berpengalaman dalam bidang kepemimpinan apa pun serta minim prestasi.

Mereka pun dipandang menang dalam pertarungan Pilkada bukan dengan kiprah pribadi, melainkan bantuan berbagai pihak yang menyokongnya.

Diakui, memang terdapat kemungkinan calon pemimpin asal lingkungan dinasti berkemampuan memadai. Namun demikian, ia berpendapat sejauh ini perekrutan ataupun penokohannya tidak berdasar kredibilitas maupun kapabelitas.

Hal itu merupakan alasan mengapa banyak kalangan mencemaskan berkembangnya politik dinasti dalam menampilkan diri sebagai calon pemimpin dan menjadi pemimpin daerah.

"Jadi, sulit untuk mencari yang terbaik dari para pewaris dinasti atau lingkungan keluarga," tegas Syahganda. [mah]