INILAH.COM, Jakarta - Drama politik DPR melalui sidang paripurna saat pengesahan Gubernur BI akan menganggu bobot politik bagi Darmin Nasution. Darmin harus rela ditinggal dua fraksi yakni PDIP dan Hanura saat pengesahan dirinya.
Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menyebutkan meski tidak mengurangi legitimasi atas terpilihnya Darmin Nasution sebagai Gubernur BI, namun drama di Sidang Paripurna DPR akan menganggu bobot politik Darmin Nasution.
Dengan adanya catatan sembilan poin dan dua fraksi yang walk out memang ada nuansa, ini juga akan mengurangi bobot politiknya, ujarnya kepada pers termasuk R Ferdian Andi R dari INILAH.COM seusai sidang paripurna DPR, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (29/7). Berikut wawancara lengkapnya:
Dari voting terbuka terus aklamasi, apakah tidak menyalahi prosedural?
Karena yang datang di situ adalah mereka yang terima Darmin Nasution. Tapi keputusan itu sesuai dengan prosedur. Mekanismenya sangat dramatis tetapi saya bangga menyaksikan dinamika politik yang demikian hebat.
Positifnya adalah, supaya pemerintah tahu, Bapak Presiden SBY juga tahu bahwa apapun keputusan penting di pos-pos penting, agaknya Istana harus berunding dengan DPR. Itu positifnya untuk demokrasi kita ke depan.
Dinamika tadi tidak mengurangi amar keputusan yang diambil terhadap mekanisme di Komisi XI DPR. Kami akan segera memproses Darmin Nasution dengan segala perangkat catatan yang tidak terpisahkan. Mudah-mudahan semua pihak mafhum dengan proses ini.
Bagaimana dengan pendapat dua fraksi seperti PDIP dan Hanura yang menyebutkan voting terbuka menyalahi tata tertib DPR?
Ada persepsi berbeda, menurut PDIP dan Hanura dalam posisi terakhir, mereka berpendapat bahwa ini menyangkut votingnya tertutup. Tapi fraksi di luar PDIP dan Hanura menyatakan ini menyangkut keputusan yang diambil terhadap keputusan Komisi XI dalam proses fit and proper test. Akhirnya dua fraksi walk put dan yang tersisa setuju aklamasi ya sudah kita ketok.
Mengapa tidak terus dilanjutkan melalui proses voting terbuka sebagaimana keputusan sebelumnya, tentunya melawan kotak kosong?
Tidak ada aturan harus lewat kotak kosong.
Apa implikasi politiknya atas proses keputusan paripurna DPR tentang Darmin Nasution?
Secara tata krama dan aturan sah. Tetapi dari nuansa politiknya, dengan adanya catatan sembilan poin dan dua fraksi yang walk out memang akan mengurangi bobot politiknya. Tapi publik tahu, tidak semua keputusan otomatis diiyakan. Tetapi itu tidak mengurangi legitimasi politik terhadap Darmin Nasution.
Apa alasan Partai Golkar mendorong voting secara terbuka?
Untuk kepentingan yang lebih besar. Menjaga suasana kebatinan. Karena kami sadar, sikap Partai Golkar termasuk yang ditunggu dan termasuk sedikit banyak mempengaruhi bandul. Karena tanggungjawab itulah, kami lebih memilih moderat. Kami merasa nyaman dengan sembilan catatan.
Karena di internal fraksi kami tidak mudah membawa untuk menyetujui itu. Tadi saya, Sekjen dan Ketua DPP, akhirnya memutuskan menerima Darmin Nasution. [mdr]