INILAH.COM, Banten - PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) diharapkan melengkapi kerangka instrumen keuangan pendukung program kerja sama pemerintah dan swasta di bidang infrastruktur.

"PII tugasnya melakukan evaluasi terhadap proyek, menentukan penjaminan, dan menentukan harga yang efisien," ujar Kepala Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Freddy Saragih, Sabtu (31/7).

Freddy menjelaskan, proposal penjaminan diusulkan oleh penanggung jawab kerja sama lalu dievaluasi oleh PT PII. Bila diterima maka akan dilakukan kerja sama dengan badan usaha tersebut. PT PII juga dapat
melakukan kerja sama multilateral dengan badan usaha yang memiliki penjaminan seperti World Bank dan ADB.

"Bila ada kegagalan pada proyek maka PT IPP akan mengganti biaya dengan catatan departemen terkait menggantikan penjaminan tersebut," tambah Freddy.

Freddy menuturkan, modal PT PII akan ditambahkan Rp1 triliun pada 2010 sehingga modal menjadi Rp2 triliun. Anggaran dasar menjadi Rp6 triliun tergantung proses pembangunan infrastruktur pada 2014.

Pihaknya sedang menunggu Keppres petunjuk pelaksanaan penjaminan oleh PT PII.

Salah satu proyek yang masuk dalam penjaminan tersebut yaitu Central Java Power Plant dengan nilai Rp30 triliun. "ADB telah memberikan komitmen untuk proyek Central Java Power Plant dengan syarat pemerintah bersedia counter guarantee," kata Freddy.