INILAH.COM, Jakarta Proses terpilihnya Darmin Nasution sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) masih terus menuai kotroversi. Kali ini di internal PDI Perjuangan yang kena imbasnya.
Menurut anggota Komisi XI dari PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari, keputusan fraksinya memilih Darmin Nasution bermula dari dukungan dua anggota Komisi XI dari FPDIP Maruarar Sirait dan Emir Moeis.
Yang setuju Darmin Nasution di PDIP yakni Maruarar Sirait dan Emir Moeis, yang lain bingung, ungkapnya kepada pers termasuk R Ferdian Andi R dari INILAH.COM di Gedung DPR, Jakarta. Berikut wawancara lengkapnya:
Apa komentar Anda tentang pernyataan kekecewaan Gayus Lumbuun terkait pemilihan Gubernur BI?
Pak Gayus berhak kecewa karena kan Wakil Ketua Fraksi. Tapi proses yang kita lalui di Poksi XI sudah selesai. Karena yang tidak puas diakomodasi dengan catatan-catatan. Putusan finalnya aklamasi. Toh ketika sampai di paripurna ya kita kembali pada asas formal legal itu. Bahwa kalau musyawarah mufakat tidak tercapa ya voting.
Kalau menyangkut nama harus tertutup. PDIP menjadi terganggu ketika harus diputuskan secara terbuka. Sementara kalau menyangkut nama terbuka kan kurang enak. Nah supaya tidak mau disalahkan menyalahi tatib, kita tidak mau dengan voting terbuka. Jadi sangat normatif. Jika kemudian Pak Gayus menyatakan tidak puas, dinamika di Poksi sudah mengakomodasi keberatan Pak Gayus.
Bagaimana dengan tudingan ada apa-apanya?
Soal ada apa-apanya satu, saya tidak dalam posisi di-apa-apain. Karena ini kan kritis dan tampaknya orang trauma. Masak kemarin Agus Condro diulangi lagi. Jadi lebih hati-hati dan saya tidak mendengar soal itu dan saya tidak didekati. Kalau yang lain didekati, bisa saja.
Sebenarnya di internal PDIP siapa saja yang setuju siapa yang tidak setuju dengan Darmin Nasution?
Sebetulnya kalau dilihat selama dua hari perjalanan uji kelayakan dan kepatutan Gubernur BI, bukan sampai pada tidak setujunya. Kita kan minta klarifikasi sampai ke detil-detilnya.
Memang sebelum pengambilan keputusan rapat inernal, kita kan tidak puas dengan penjelasannya itu. Tapi kemudian ada penjelasan ini sudah diputuskan oleh DPP. kalau sudah perintah fraksi kita berat.
Siapa yang mengintruksikan seperti itu?
Pak Emir. Ini keputusan DPP jadi garis partai yang dipakai. Karena tidak mungkin kita melawan garis partai. Ya sudah, yang tidak puas buat catatan, komprominya di situ. Jadi catatan PDIP ada dua hal.
Pertama tentang Pak Darmin yang saya ragukan untuk mendorong sektor riil. Sedangkan Dolfi OHP mempertanyakan jawaban-jawaban yang tidak puas, sehingga ngomong kalau ada kebohongan publik maka dia mundur.
Siapa yang setuju dari FPDIP di Komisi XI terhadap Darmin Nasution?
Yang setuju Maruarar Sirait dan Emir Moeis, yang lain bingung. Pak Emir dan Ara orang DPP, lebih tahu posisi awal DPP dan repotnya tidak dideseminasi ke kita. Desiminasi 15 menit sebelum voting. Jadi lebih pada miskomunikasi di antara kita. DPP kan ada Ibu Mega, ternyata memang sudah dua hari sebelumnya diputuskan, sayangnya nggak diinformasikan ke kita.
Apakah pernyataan Gayus Lumbuun akan timbulkan perpecahan di PDIP?
Tidak juga. Kalau perpecahan juga sudah lewat. Kita hanya tunduk pada putusan paripurna. Betapapun tidak sesuainya dengan kita, kita harus hormati. Jadi saya melihat potensi perpecahannya tidak ada. Urusan Pak Darmin tidak penting bukan faktor di internal.
Bagaimana dengan tudingan ada apa-apanya?
Tidak ada, fraksi juga gak. Gak mungkin juga lah main sembrono. [mdr]