INILAH.COM, Jakarta - Manuver politik Abdurrahman 'Gus Dur' Wahid kerap kali membuat publik terkaget. Setelah menyerukan boikot pemilu tak ditanggapi, Gus Dur kini meminta pelaksanaan pesta demokrasi itu diundur hingga 2010. Realistis atau miris?
Memang bukan kali ini saja Gus Dur melancarkan serangan kepada KPU sebagai badan pelaksana pemilu. Dan rupanya kegelisahan mantan Presiden tersebut sudah memuncak. Ia menilai persiapan pemilu masih belum matang.
"Ini permintaan besar, KPU pasti marah," tegas Gus Dur.
Dalam pengamatan mantan Ketua Umum PBNU itu, KPU belum menunjukkan hasil maksimal. Sehingga pengunduran jadwal pemilu adalah jalan tengah yang bisa diambil. "Banyak sekali, di antaranya pengiriman undangan kepada pemilih di Jatim, baru 15 juta pemilih. Itu baru sepertiganya. Wong KPU juga belum kerja, mau ngapain?" cetus Gus Dur.
Namun, KPU sendiri menanggapi enteng usulan Gus Dur. Permintaan tersebut dianggap KPU salah alamat. Seharusnya harapan itu ditujukan kepada DPR dan pemerintah sebagai pembuat UU. "Tidak ada landasan yuridis bagi KPU untuk menunda pelaksanaan Pemilu. KPU hanya menjalankan perintah dari pembuat UU yakni DPR dan pemerintah. Gus Dur salah alamat," urai anggota KPU I Gusti Putu Artha.
Putu berargumen pihaknya sudah melakukan persiapan matang. Apalagi, saat ini tinggal tiga tahapan yang belum diselesaikan yaitu pemungutan suara, penentuan caleg terpilih, dan pelantikan anggota DPR. "Jika alasan Gus Dur karena pengiriman undangan kepada pemilih di Jatim hanya sepertiga terus meminta penundaan. Hal itu tidak tepat karena itu persoalan Pilkada bukan Pemilu," tangkis Putu
Mengenai penundaan, menurutnya, mungkin saja terjadi. Hal itu dapat terealisasi bila DPR dan pemerintah merevesi UU No 10/2008 tentang Pemilu. UU tersebut menyantumkan pelaksanaan pemilu akan dilangsungkan pada 9 April 2009.
Pengamat politik UI, Andrinov Chaniago, berpendapat permintaan yang diajukan Gus Dur tidak masuk akal. Peluang direalisasikan pun juga kecil. "Ya nggak mungkinlah, Gus Dur memang begitu menyampaikan tuntutan asal saja, baik dalam tuntutan politik, hukum dan lainnya," ujar Andrinov.
Menurutnya, bila Gus Dur tetap ngotot dengan permintaannya adalah hal wajar. Sebab itu adalah ciri khas dari pendiri Partai Kebangkitan Bangsa ini. Tetapi, lanjut dia, pemilu tidak bisa diundur hanya karena konflik internal PKB. "Masa pemilu harus mundur gara-gara PKB, mahal betul biayanya," ketus Andrinov.
Dirinya menduga pengunduran pemilu bukan tujuan sebenarnya yang ingin dicapai Gus Dur. "Gus Dur dikenal dengan bola sodok, jangan lihat dari awal, tapi bola terakhir yang disodoknya. Bisa saja apa yang disampaikan dia untuk menarik perhatian, Gus Dur kan ciri khasnya suka menyampaikan yang aneh dan berlawanan akal sehat," kata Andrinov.
Di satu sisi, persiapan pemilu kali ini memang dirasa kurang bila dibandingkan dengan Pemilu 2004. Mulai dari karut marutnya Daftar Caleg Tetap, pemilih yang banyak tidak terdaftar hingga sosialisasi yang kurang greget. Padahal, pemilu kali ini adalah pertama kalinya kita menggunakan sistem contreng.
Sejatinya, masyarakat disuguhi dengan sosialisasi yang bertubi-tubi. Tapi kenyataannya, gaung peralihan sistem memberikan suara itu nyaris tidak terdengar. KPU hanya sekadar menampilkan sosialisasi dalam bentuk iklan di media massa.
Meski demikian, penundaan pemilu juga memang bukan respon yang proporsional menanggapi kekurangan KPU. Penundaan pelaksanaan pemilu hanya akan menambah persoalan ketatanegaraan makin pelik. Dan sudah tentu ongkos politik yang harus dikeluarkan negara sangat besar.
Sudah sepatutnya kerisauan Gus Dur dijawab dengan peningkatan keseriusan dan kerja KPU yang lebih baik. Saling mendaku sudah bekerja baik tidak akan menyelesaikan masalah. Dan publik kini sedang menanti jawaban sejati kerja KPU. Apakah pemilu ini lebih baik dari 2004 atau justru menjadi pemilu yang paling buruk dari yang pernah ada.[L4]
