Parpol Islam Saling Memangsa!

INILAH.COM, Brisbane - Ideologi partai nasionalis dinilai lebih kokoh dari pada partai-partai Islam. Partai nasionalis terus memperbaiki diri, partai Islam malah saling memangsa.

"Sejarah pun membuktikan bahwa beragam partai-partai Islam cenderung saling memangsa satu sama lain, tetapi mereka tidak pernah memangsa pasar partai nasionalis. Karakternya sudah seperti itu, dan pasar tetap parpol Islam lebih gampang ditarik untuk berpindah ke partai nasionalis," kata Akademisi Muslim Indonesia di Universitas Queensland, Akhmad Muzakki, di Brisbane, Australia, Minggu (28/12).

Karena parpol Islam saling memangsa ini, dosen IAIN Surabaya ini menduga bisa mengakibatkan banyaknya jumlah golput. Sebab, masyarakat kecewa melihat partai-partai yang malah saling menyikut, bukan memperbaiki kinerja parpolnya.

Namun mendorong-dorong MUI untuk mengeluarkan fatwa haram bagi Muslim yang tidak memilih, dinilai Muzakki bukan solusi.

"Dalam Islam juga tidak ada aturan baik secara teks maupun pengalaman kesejarahan masyarakat Islam dalam babakan waktu yang lama yang kira-kira lalu bermuara pada kesimpulan bahwa memberikan suara (voting) itu wajib. Tidak ada itu, apalagi penting untuk dicamkan kembali bahwa ini masalah politik, bukan agama," terangnya.

Dalam pandangan Akhmad Muzakki, nurani rakyat pun tidak bisa dibodohi oleh elit politik dengan fatwa, karena rakyat sudah semakin pintar membedakan masalah yang murni agama dan kepentingan politik.

"Yang akan selalu dilihat dan dijadikan acuan oleh publik adalah konsistensi. Kalau dari awal sebuah fatwa sudah tidak otentik, pertama bilang haram dan kemudian bilang halal seperti dalam kasus fatwa tentang presiden perempuan beberapa tahun lalu, publik pasti akan mencibir," ucapnya.

Menjawab pertanyaan apakah sistem Australia yang mewajibkan warga negara yang memiliki hak pilih untuk memilih (compulsory voting) bisa diterapkan di Indonesia, ia berpendapat, sistem tersebut tidak mudah diterapkan di Indonesia karena jumlah penduduknya yang besar.

"Kalau di Australia gampang karena dari 21 juta jiwa penduduknya, yang punya hak pilih sekitar 60 persen. Kalau tidak ada `compulsory voting`, justru riskan buat Australia karena jumlah penduduknya yang kecil. Dalam hal ini, Australia tidak bisa dibandingkan dengan Indonesia."

Untuk kasus Pemilu Amerika Serikat, angka partisipasi rakyatnya dalam Pemilu sebesar 60 persen saja sudah dianggap sebagai pencapaian yang baik. Untuk kasus Indonesia, solusi efektif untuk menekan jumlah golput tiada lain adalah penguatan profesionalisme dan kinerja serta program-program parpol, khususnya parpol Islam.

Para pengelola parpol diminta untuk bercermin diri karena banyak anggota masyarakat kecewa dengan kinerja pemegang kekuasaan politik di pusat dan daerah. "Buruknya kinerja para penguasa adalah juga cerminan dari rendahnya kinerja parpol sebagai pihak yang menciptakan para pemain di kekuasaan itu," katanya.

Salah satu lini yang perlu dibenahi itu adalah kaderisasi. "Sayangnya, partai Islam justru tidak punya karakter kuat sebagai partai kader. Kondisi ini terjadi di semua level baik di daerah maupun pusat."

Kecenderungan lebih parah yang belakangan muncul adalah partai politik bisa dibeli dengan uang melalui apa yang sekarang dikenal dengan istilah uang mahar, kata Muzakki menambahkan. [*/ana]